Malangpariwara.com– Dugaan praktik jual beli kios atau bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang, Kota Malang, menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang.
Pemkot Malang diminta membuka secara transparan biaya pembangunan, pengelolaan dana swadaya pedagang, hingga mekanisme pembagian kios yang hingga kini belum dijelaskan secara terperinci.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, Str. Par., setelah mencermati jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027.
Menurutnya, sedikitnya lima persoalan mendasar yang dipertanyakan PKB belum memperoleh jawaban konkret dari pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah pengaduan masyarakat mengenai dugaan transaksi jual beli bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang. Nilai transaksi yang diadukan disebut mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter.
Saniman menegaskan, informasi tersebut perlu ditelusuri dan dijelaskan secara terbuka. Terlebih, pembangunan kios di lokasi relokasi disebut dilakukan melalui swadaya atau iuran paguyuban pedagang.
“Kalau memang pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunannya, berapa dana yang dihimpun dari pedagang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” ujarnya.
Menurut Saniman, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak pernah memungut biaya relokasi. Pemkot juga perlu menjelaskan keseluruhan proses pembangunan, pengelolaan dana, hingga mekanisme penempatan pedagang.
Dalam dokumen jawaban Wali Kota Malang halaman 41 poin 41, pemerintah menyatakan tidak melakukan pungutan biaya relokasi kepada pedagang. Pembangunan kios disebut dilaksanakan secara swadaya oleh paguyuban pedagang.
Sementara itu, pendataan pedagang lama, pedagang baru, serta jumlah keseluruhan bedak atau kios masih dalam proses verifikasi dan validasi faktual.
Lima Pertanyaan PKB Belum Terjawab
Fraksi PKB menilai masih ada lima pertanyaan penting yang membutuhkan penjelasan pemerintah.
Pertama, berapa total biaya pembangunan kios di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang sehingga muncul informasi dugaan transaksi hingga Rp400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter?
Kedua, berapa total dana swadaya atau iuran yang telah dihimpun dari pedagang? PKB juga meminta kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Ketiga, jika pembangunan dilakukan oleh paguyuban pedagang, apa dasar hukum dan persetujuan pemerintah yang menjadi landasannya? Hal ini dinilai penting karena lokasi relokasi berada di atas aset milik Pemerintah Kota Malang. Legalitas pembangunan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan harus dipastikan.
Keempat, berapa jumlah pasti pedagang lama yang berhak menempati kios dan berapa jumlah pedagang baru?
Kelima, berapa total kios yang telah dibangun berdasarkan masing-masing ukuran, yakni 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter?
“Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Karena itu, harus ada kejelasan siapa yang berhak menempati kios, berapa jumlah kios yang tersedia, bagaimana mekanisme penempatannya, dan apa dasar hukumnya. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Saniman.
Hingga dokumen jawaban Wali Kota disampaikan, belum terdapat angka pasti maupun uraian terperinci mengenai lima persoalan tersebut. Pemerintah baru menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data masih berlangsung.
Anggaran Penataan Pasar Gadang dan Blimbing Juga Disorot
Selain persoalan dugaan jual beli kios, Fraksi PKB turut menyoroti rencana penataan Pasar Induk Gadang dan Pasar Blimbing sebagaimana tercantum dalam dokumen jawaban Wali Kota halaman 42–43 poin 43.
Pemkot Malang menyampaikan adanya dukungan anggaran penunjang untuk kebutuhan *legal due diligence* atau audit hukum, pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di kedua pasar tersebut.
Namun, penjelasan itu belum disertai rincian besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, maupun tahapan penyelesaian persoalan di masing-masing pasar.
Saniman menilai, rencana tersebut harus dijabarkan dengan ukuran dan target yang jelas agar masyarakat, khususnya pedagang, mengetahui langkah konkret yang disiapkan pemerintah.
“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif,” katanya.
Ia menegaskan, Fraksi PKB meminta Pemkot Malang memberikan penjelasan menyeluruh terkait relokasi Pasar Induk Gadang, mulai dari transparansi biaya pembangunan, pertanggungjawaban dana swadaya, legalitas pembangunan di atas aset pemerintah, hingga kepastian data pedagang dan jumlah kios.
Menurut Saniman, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus melindungi kepentingan pedagang.
“Yang kami minta sederhana, pemerintah harus membuka persoalan ini secara terang. Jika memang tidak ada praktik jual beli kios, jelaskan mekanisme pembangunan dan pembagian kiosnya. Jika ada dana swadaya, buka berapa jumlahnya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dengan begitu, masyarakat dan pedagang mendapatkan kepastian,” tuturnya.
Fraksi PKB berharap Pemkot Malang memberikan jawaban lanjutan yang konkret, dilengkapi data dan dokumen pendukung. Dengan demikian, persoalan relokasi Pasar Induk Gadang tidak terus menyisakan tanda tanya, terutama menyangkut transparansi pengelolaan aset daerah dan kepastian hak pedagang.(Djoko W)
