JAKARTA, Malangpariwara.com – Proses pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahapan penting. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pemilihan sekaligus pelantikan Wapres baru melalui sidang paripurna.
Kini, perhatian publik tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon. Kedua kandidat tersebut nantinya akan menjalani verifikasi administrasi dan persyaratan sebelum dipilih oleh anggota MPR.
Keputusan penetapan jadwal itu dihasilkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna 2 Desember akan mengagendakan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan calon Wapres terpilih.
“Pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat gabungan, sebagaimana dikutip dari situs resmi MPR RI.
Penjadwalan tersebut merupakan tindak lanjut setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi, MPR telah menyiapkan sejumlah tahapan.
Prabowo Harus Serahkan Dua Nama Paling Lambat 18 November
Tahapan pertama dimulai dari rapat gabungan MPR yang menghasilkan empat keputusan strategis.
Pertama, menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres.
Kedua, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
Ketiga, membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kandidat. Keempat, membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama guna mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wapres terpilih.
Mekanisme pengajuan dua kandidat oleh Presiden mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua kandidat yang diajukan, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Batas waktu pengajuan juga telah diatur. Berdasarkan Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden wajib menyampaikan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026, Prabowo harus menyerahkan dua nama tersebut paling lambat Rabu, 18 November 2026.
Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa pengajuan kandidat oleh Presiden akan mengikuti tenggat tersebut. Saat ditanya mengenai kepastian penyerahan dua nama paling lambat 18 November, Muzani menjawab, “Insyaallah,” sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Jumat (13/11/2026).
36 Anggota MPR Periksa Kelayakan Kandidat
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR tidak langsung membawa keduanya ke pemungutan suara.
Tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
Proses pemeriksaan ini mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan dalam rapat gabungan MPR.
Apabila ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan, pimpinan MPR dapat meminta Presiden melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahapan tersebut menjadi penting karena hanya kandidat yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan proses pemilihan di sidang paripurna.
Pemungutan Suara Menentukan Wapres Baru
Puncak proses pengisian jabatan akan berlangsung pada 2 Desember 2026. Dalam sidang paripurna tersebut, anggota MPR akan menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota MPR. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Selanjutnya, anggota MPR menggunakan hak suara untuk menentukan Wapres pengganti Gibran.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Namun, aturan juga mengantisipasi kemungkinan hasil imbang.
Jika kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Mekanisme ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) UU MD3.
Wapres Terpilih Langsung Ditetapkan dan Dilantik
Setelah hasil pemungutan suara diketahui, MPR menetapkan kandidat terpilih melalui Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, Wapres terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR. Ketentuan mengenai penetapan dan pelantikan tersebut diatur dalam Pasal 47 UU MD3 serta Pasal 141 dan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Indonesia akan memiliki Wapres baru pada 2 Desember 2026.
Konstitusi Beri Batas Waktu 60 Hari
Penetapan jadwal 2 Desember menunjukkan MPR memilih mempercepat proses pengisian jabatan Wapres. Padahal, konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat Pasal 46 Ayat (1) UU MD3.
Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan mempercepat proses diambil setelah MPR berkonsultasi dengan pimpinan DPR, DPD, dan Presiden.
“Makin cepat makin baik,” ujar Muzani sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Jumat (13/11/2026).
Dengan demikian, tahapan berikutnya berada di tangan Presiden Prabowo. Dua nama yang diajukan paling lambat 18 November akan menjadi penentu awal sebelum MPR menjalankan proses verifikasi dan pemungutan suara.
Publik kini menanti siapa dua kandidat yang akan dipilih Prabowo untuk mengikuti kontestasi di parlemen. Keputusan akhir berada di tangan anggota MPR dalam sidang paripurna 2 Desember mendatang. (Djoko W)






