Malangpariwara.com – Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pernikahan dini di Kabupaten Malang menjadi perhatian serius Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP.
Persoalan sosial tersebut mencuat dalam kegiatan reses bersama masyarakat Malang Timur yang meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, dan Singosari di Shilla Tirta, Tumpang, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Untari menerima beragam aspirasi masyarakat. Mulai dari persoalan pendidikan, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi wanita (Kopwan), infrastruktur pendidikan, pencemaran lingkungan, hingga pelayanan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tingginya kasus ATS dan pernikahan dini di wilayah Poncokusumo. Informasi tersebut disampaikan sejumlah pengurus Kopwan yang sekaligus aktif sebagai kader masyarakat.
Sri Untari mengungkapkan, banyak anak terpaksa tidak melanjutkan pendidikan maupun menghadapi persoalan sosial karena kurangnya pendampingan orang tua yang sibuk bekerja.
“Beberapa ibu pengurus Kopwan di Poncokusumo yang juga menjadi kader masyarakat menyampaikan bahwa di sana banyak sekali kasus ATS dan pernikahan dini. Mereka meminta saya hadir langsung untuk membantu menekan angka ini. Kabupaten Malang memang menjadi salah satu daerah dengan angka tertinggi di Jawa Timur,” ungkap Sri Untari.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama, terutama melalui penguatan peran keluarga dan kader masyarakat dalam mendampingi anak-anak agar tetap mendapatkan hak pendidikan serta perlindungan sosial.
Selain persoalan sosial, aspirasi warga juga menyangkut kondisi sarana pendidikan. Sejumlah bangunan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan, bahkan nyaris roboh. Persoalannya, sebagian bangunan tersebut berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya belum jelas karena masih berstatus menumpang.
Menanggapi usulan itu, Sri Untari menjelaskan bahwa fasilitasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus didukung kejelasan status lahan dan legalitasnya. Tanpa kepastian hukum atas tanah, usulan pembangunan belum dapat diproses.
Usulan yang telah memenuhi persyaratan nantinya dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2028. Sebab, tahapan perencanaan anggaran 2027 telah terlewati.
Keluhan Limbah hingga Perizinan Masjid
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga mengeluhkan bau menyengat di aliran sungai wilayah Lawang yang diduga berasal dari pembuangan limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat dari sejumlah titik di Singosari.
Sri Untari menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerjunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan, terutama karena sejumlah lokasi pengaduan berada dalam kawasan yang berdekatan.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan lambatnya proses penerbitan izin pembangunan masjid di atas tanah wakaf. Padahal, kebutuhan lahan telah disepakati dengan luasan mencapai 200 takar, dari kebutuhan awal sekitar 90 meter persegi.
Untuk persoalan tersebut, Sri Untari berencana berkoordinasi langsung dengan Bupati Malang agar proses perizinan dapat segera memperoleh kepastian dan tidak menghambat pembangunan tempat ibadah.
Sementara itu, terkait permintaan insentif bagi guru PAUD, KB, dan TK, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat membuat penambahan maupun kenaikan insentif membutuhkan perhitungan dan perjuangan anggaran tersendiri.
Dorong Kopwan Melek Digital
Di luar berbagai persoalan tersebut, Sri Untari yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pengurus koperasi wanita.
Reses kali ini sekaligus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi literasi digital. Para pengurus Kopwan diajak mengenal pemanfaatan teknologi melalui praktik langsung menggunakan aplikasi Astari (Aspirasi Mutakhir).
Mereka mendapat pendampingan untuk memasukkan aspirasi masyarakat dan mengisi survei melalui gawai masing-masing.
Sri Untari menilai kemampuan memanfaatkan teknologi digital penting bagi pengurus koperasi, tidak hanya untuk mendukung administrasi organisasi, tetapi juga memperluas akses partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungannya.
“Saya ingin Kopwan ini mengenal digitalisasi agar terbiasa menggunakan gawai. Tadi mereka langsung praktik memasukkan aspirasi di Astari dengan dipandu tim kami. Semua ternyata bisa melakukannya,” jelasnya.
Meski demikian, seluruh aspirasi tetap dicatat secara manual sebagai bagian dari dokumentasi dan bahan tindak lanjut.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sri Untari berharap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat dikawal sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Malang Timur.(Djoko W)






