RESES Sri Untari Dorong Lima Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Malang, Siapkan Pelatihan 57 Kelurahan

Berita4 views

Malangpariwara.com – Persoalan keterbatasan lahan, minimnya kemampuan pengurus, hingga belum optimalnya aktivitas ekonomi menjadi sejumlah kendala pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Malang.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi (reses) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., di Gedung Parna Paramita SBW Malang, Rabu (18/11/2026).

Dalam reses yang dihadiri perwakilan koperasi wanita (kopwan) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tersebut, Sri Untari menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dicarikan solusi agar koperasi tidak sekadar memiliki badan hukum, tetapi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan lahan untuk membangun gerai koperasi. Sejumlah peserta menyampaikan usulan pemanfaatan aset di kawasan Dinoyo dan Balearjosari. Namun, status kepemilikan dan peruntukan lahan tersebut masih perlu dipastikan.

Sri untari Bisowarno.(Djoko Winahyu)

Sri Untari menilai, pembangunan gerai KDKMP di Kota Malang tidak harus dipaksakan satu gerai di setiap kelurahan. Dengan kondisi lahan perkotaan yang terbatas, ia justru mengusulkan konsep lima gerai yang mewakili lima kecamatan.

“Untuk KDKMP Kota Malang, cukup lima gerai saja, setiap kecamatan satu. Tidak perlu setiap kelurahan satu, karena tanahnya tidak memungkinkan. Jadi, satu gerai bisa menjadi pusat perdagangan bagi seluruh KMP yang ada di kecamatan tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, konsep tersebut lebih realistis dibandingkan memaksakan pembangunan gerai di seluruh kelurahan. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Malang bisa menjadi salah satu alternatif, meskipun ketersediaan lahan tetap harus dikaji.

Pengurus Koperasi Perlu Dibekali Kemampuan Manajerial

Selain persoalan lahan, Sri Untari juga menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian pengurus koperasi mengenai tata kelola kelembagaan dan manajemen keuangan.

Ia mencontohkan KDKMP Balearjosari yang memiliki 24 anggota, tetapi belum mampu menjalankan kegiatan koperasi secara optimal karena keterbatasan pengetahuan pengurus.

Dari hasil dialog, baru dua koperasi yang disebut telah berjalan dengan dukungan Pemerintah Kota Malang, yakni di Arjowinangun dan Bandungrejosari. Sementara sejumlah koperasi lainnya masih berupaya menjalankan kegiatan secara mandiri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sri Untari berencana memfasilitasi pelatihan perkoperasian bagi pengurus dari 57 kelurahan di Kota Malang.

Pelatihan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas ketua dan bendahara. Ketua dibekali pemahaman mengenai kelembagaan, sedangkan bendahara diperkuat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Follow up-nya nanti 57 kelurahan, ketua dan bendahara akan saya latih untuk memahami perkoperasian. Minimal dalam satu minggu ada pelatihan sekali. Nanti juga akan saya cangkokkan dengan SBW agar mereka bisa belajar dari praktik koperasi yang sudah berjalan,” jelasnya.

Ia berharap pengalaman dan sistem pengelolaan yang diterapkan Setia Budi Wanita (SBW) Malang dapat menjadi referensi bagi KDKMP dalam membangun koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Koperasi Bumiayu Jadi Contoh, Tidak Harus Menunggu Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari juga menyoroti Koperasi Merah Putih Kelurahan Bumiayu yang dinilai berhasil mengembangkan kegiatan usaha melalui inisiatif pengurus.

Koperasi tersebut berawal dari koperasi simpan pinjam tingkat RW. Dari sekitar 60 anggota, kini berkembang menjadi kurang lebih 180 anggota.

Bahkan, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk penyediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Pertamina untuk distribusi LPG 3 kilogram dengan kuota sekitar 50 tabung setiap pekan.

Menurut Sri Untari, keberhasilan Bumiayu menunjukkan bahwa koperasi bisa berkembang apabila pengurus memiliki inisiatif, memahami prinsip perkoperasian, dan mampu membangun jaringan usaha.

Ia menilai, pengurus koperasi tidak seharusnya terus menunggu intervensi pemerintah, terlebih ketika badan hukum kelembagaan sudah dimiliki.

“Jangan menunggu pemerintah lagi. Kita sudah punya badan hukum, jalankan. Yang penting ada inisiatif dari pengurus. Koperasi Bumiayu ini bisa menjadi contoh bagaimana koperasi sejati itu hidup dan memberikan manfaat bagi anggotanya,” tegasnya.

Ia juga berencana mengevaluasi perkembangan KDKMP Arjowinangun dan Bandungrejosari untuk melihat pola pengelolaan yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingannya.

Soroti Ketimpangan Ekonomi Akibat Pasokan MBG

Persoalan lain yang disampaikan peserta reses berkaitan dengan dampak keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pedagang kecil di pasar tradisional.

Sri Untari mengungkapkan, sejumlah pedagang merasa kehilangan peluang usaha karena kebutuhan bahan pangan dapur MBG cenderung dipasok dalam jumlah besar melalui supplier tertentu.

Salah satu contohnya adalah pembelian telur yang langsung dilakukan melalui pemasok dalam jumlah besar, sehingga pedagang pasar tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk memasok kebutuhan tersebut.

“Harapan mereka, ekonomi itu bisa dibagi dan tidak hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu. Pedagang kecil juga harus mendapatkan kesempatan untuk ikut menikmati perputaran ekonomi dari program tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada pola distribusi dan kemitraan yang lebih merata agar program pemerintah tidak hanya memberikan manfaat kepada penyedia berskala besar, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kecil.

Perjuangkan Potongan Aplikator Ojol

Menariknya, reses kali ini juga memunculkan aspirasi dari seorang pengemudi ojek online (ojol) terkait besaran potongan pendapatan oleh perusahaan aplikator.

Pengemudi tersebut mengeluhkan potongan yang dinilai masih memberatkan. Dari pendapatan pesanan Rp20 ribu, misalnya, setelah dipotong Rp5 ribu dan dikenakan potongan aplikator 20 persen dari sisanya, penghasilan yang diterima hanya sekitar Rp12 ribu.

Sri Untari menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan aplikasi dan kesejahteraan pengemudi.

Ia menyebut DPRD Jawa Timur saat ini tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait transportasi online. Pembahasannya telah memasuki tahapan akhir dan tinggal menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sedang menyusun perda tentang kendaraan online di Jawa Timur. Sekarang sudah pada tahapan akhir, tinggal fasilitasi dari Kemendagri. Kami juga sedang menghitung bagaimana skema pendapatan yang benar-benar diterima pengemudi,” katanya.

Ia berharap regulasi tersebut nantinya mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi, termasuk terkait transparansi potongan aplikator dan kepastian pendapatan.

Seluruh Aspirasi Dibawa ke Pembahasan DPRD Jatim

Sri Untari menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPRD Jawa Timur.

Aspirasi tersebut akan dikelompokkan berdasarkan bidang dan kewenangan masing-masing komisi, mulai Komisi A hingga Komisi E, sebelum disampaikan dalam forum paripurna.

Dengan demikian, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi diharapkan menjadi bahan pembahasan dan rekomendasi kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Melalui reses tersebut, Sri Untari berharap pengembangan koperasi di Kota Malang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun jaringan usaha, serta menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat.(Djoko W)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *