UU Perampasan Aset Disahkan, LKHAI Soroti Celah Penyalahgunaan dan Lemahnya Pengawasan

Berita2 views

SURABAYA, Malangpariwara.com – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah tertunda selama 18 tahun menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, pengesahan tersebut dinilai belum cukup menjamin efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan.

Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menyoroti sejumlah celah dalam aturan tersebut, mulai dari penghapusan ketentuan illicit enrichment, pembatasan upaya hukum, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI), Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum., mengapresiasi pengesahan UU tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengesahan bukan akhir perjuangan. Substansi aturan, mekanisme pengawasan, hingga kesiapan peraturan pelaksana harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR.

Menurut Bastian, terdapat empat persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Pertama, dihapusnya pengaturan *illicit enrichment* atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Kedua, penerapan asas non-retroaktif yang membuat UU tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana sebelum regulasi tersebut berlaku.

Ketiga, pemberlakuan UU yang menunggu terbentuknya Badan Pengelola dan Badan Pengawas serta penyelesaian aturan pelaksana.

Keempat, terbatasnya upaya hukum yang hanya menyediakan kasasi tanpa banding, disertai ketentuan yang memungkinkan pengelolaan atau penjualan aset sitaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

“Jangan sampai kita bicara merampas aset koruptor, tetapi kekayaan pejabat yang melonjak tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya justru tidak tersentuh,” tegas Bastian dalam pernyataan resmi LKHAI, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai penghapusan ketentuan *unexplained wealth* menjadi salah satu kelemahan serius. Padahal, instrumen seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, dan data penghasilan sah dapat digunakan untuk menelusuri ketidakwajaran kekayaan pejabat.

LKHAI mendorong pemerintah dan DPR segera melakukan revisi atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengakomodasi mekanisme tersebut.

LHKPN dan Beneficial Owner Jadi Pintu Penelusuran Kekayaan

Bastian mengusulkan agar penelusuran kekayaan pejabat dilakukan melalui pencocokan LHKPN, SPT pajak, dan penghasilan sah. Apabila ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak sebanding, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul harta tersebut.

Menurutnya, pembuktian harus tetap berada dalam koridor hukum. Negara wajib menunjukkan indikasi awal yang kuat sebelum pihak terkait diminta menjelaskan asal-usul kekayaannya di hadapan pengadilan.

LKHAI juga mendesak KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit forensik secara berkala terhadap LHKPN pejabat di sektor rawan korupsi, seperti perizinan, perpajakan, bea cukai, pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum, serta pemerintahan daerah.

Sementara itu, penelusuran kekayaan konglomerat dan korporasi harus menggunakan instrumen berbeda.

Bastian menyebut *beneficial owner* atau pemilik manfaat sebagai salah satu pintu untuk mengungkap pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan dan menikmati keuntungan.

Data tersebut perlu disandingkan dengan SPT badan, laporan keuangan yang telah diaudit, serta informasi aliran dana dari PPATK.

“Pejabat bisa ditelusuri melalui LHKPN, sedangkan korporasi dan konglomerat harus ditelusuri melalui beneficial owner, laporan keuangan, pajak, dan aliran dananya,” jelasnya.

Jangan Sampai Menjadi Alat Politik dan Kriminalisasi

Selain persoalan substansi, LKHAI mengingatkan risiko penyalahgunaan UU Perampasan Aset oleh aparat penegak hukum maupun kekuasaan politik.

Bastian menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh digunakan untuk menekan lawan politik, mengkriminalisasi masyarakat, atau mengambil harta warga yang diperoleh secara sah.

Ia menyoroti ketentuan upaya hukum yang hanya membuka kasasi tanpa banding serta pembatasan hak keberatan bagi buron atau perkara yang diproses secara *in absentia*. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar hak-hak pihak yang berkepentingan tetap terlindungi.

LKHAI juga meminta agar setiap tindakan pemblokiran dan penyitaan memperoleh persetujuan pengadilan dengan batas waktu yang jelas. Jika terbukti terjadi kesalahan perampasan, negara harus mengembalikan aset, memberikan ganti rugi, serta memulihkan nama baik pihak yang dirugikan.

Pengawasan, lanjut Bastian, tidak boleh hanya bergantung pada satu lembaga. KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, BPK, OJK, Ditjen Pajak, Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam mekanisme pengawasan yang transparan.

Ia juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi perampasan aset nasional dan satu basis data aset sitaan agar tidak terjadi perebutan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Aturan Turunan Jangan Sampai Mengulur Efektivitas UU

Persoalan lain yang menjadi perhatian LKHAI adalah potensi lambannya penyusunan aturan pelaksana. Bastian mengingatkan, pengesahan UU tidak otomatis membuat seluruh ketentuannya dapat langsung diterapkan.

Pasal 73 mengamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah paling lama 12 bulan. Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan UU setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelola serta Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU.

Karena itu, pemerintah diminta segera menyusun peta jalan pengundangan dan pembentukan kelembagaan, sekaligus membuka proses penyusunan aturan turunan kepada publik.

LKHAI mengusulkan empat lapis aturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan, pengamanan, penilaian, pelelangan, dan pengembalian aset; Peraturan Presiden untuk pembentukan serta tata kerja Badan Pengelola dan Badan Pengawas; kesepakatan bersama lintas aparat penegak hukum untuk operasional; serta Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur prosedur peradilan.

Bastian menegaskan, keterlambatan aturan turunan berpotensi membuat UU yang telah diperjuangkan selama 18 tahun hanya menjadi regulasi tanpa daya eksekusi.

“Ketok palu bukan garis akhir. Jangan sampai UU Perampasan Aset diulur-ulur melalui penyusunan aturan turunannya hingga akhirnya lumpuh sebelum benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Melalui sikap resminya, LKHAI menyampaikan 10 tuntutan, mulai dari revisi pengaturan kekayaan tidak wajar, audit forensik LHKPN, penelusuran beneficial owner, harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU, perlindungan masyarakat, penguatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, hingga transparansi penyusunan aturan pelaksana.

Bagi LKHAI, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari jumlah aset yang disita. Kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, transparansi pengelolaan, dan kemampuan negara mengembalikan hasil kejahatan kepada publik juga harus menjadi ukuran.

“UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, regulasi ini bisa memiskinkan koruptor. Namun, di tangan aparat yang menyalahgunakan kewenangan, ia justru bisa menjadi alat untuk memiskinkan lawan politik dan rakyat yang tidak bersalah,” pungkas Bastian.(Djoko W)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *