Gugatan The Tomy Tak Dapat Diterima, Sri Endah Apresiasi Dukungan Senator Ning Lia

Berita2 views

Malangpariwara.com  – Perjuangan Sri Endah menghadapi sengketa rumah senilai sekitar Rp3 miliar memasuki babak baru.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap dirinya tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Kamis (19/11/2026).

Putusan dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut menjadi kabar melegakan bagi Sri Endah setelah melalui proses hukum yang panjang. Di tengah perjuangannya mempertahankan hak atas rumah tersebut, dia mengaku mendapat kekuatan moral dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia.

Sri Endah secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan dan dorongan yang diberikan Ning Lia selama dirinya menghadapi persoalan hukum tersebut.

“Tanpa dukungan beliau, mungkin saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi proses persidangan di PN Surabaya. Berkat dorongan Ning Lia, saya mendapatkan kekuatan untuk terus memperjuangkan perkara ini,” ungkap Sri Endah.

Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menerima eksepsi atau keberatan hukum dari pihak tergugat. Konsekuensinya, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.

Sri Endah menyambut putusan tersebut dengan rasa syukur. Baginya, keputusan majelis hakim menjadi angin segar dalam menghadapi perkara perdata yang selama ini membebani dirinya.

“Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Saya merasa gembira, lega, dan bersyukur atas hasil putusan ini. Bagi kami, putusan tersebut menjadi angin segar dalam menghadapi perkara perdata wanprestasi ini,” tuturnya.

Selain Ning Lia, Sri Endah juga menyampaikan terima kasih kepada kuasa hukumnya, Nurul Hidayat, yang terus mendampingi dan menguatkan dirinya selama proses persidangan.

Dia turut mengapresiasi perhatian rekan-rekan media yang telah mengawal persoalan tersebut, termasuk saat dirinya menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam kegiatan di Kantor DPD RI pada 11 September 2026.

Sri Endah berharap kasus yang dialaminya menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Dia juga berharap proses penegakan hukum senantiasa berjalan adil dan objektif.

Menurutnya, kebenaran harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam setiap proses hukum. Setiap pihak harus berani menyatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah, karena seluruh amanah dan tanggung jawab pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Senator DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, ketika nilai aset yang disengketakan jauh lebih besar dibandingkan nilai transaksi utang-piutang yang menjadi awal persoalan.

“Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Ning Lia.

Dia menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, terutama ketika menyangkut aset bernilai besar.

Putusan NO dalam perkara ini menjadi perkembangan penting bagi Sri Endah. Meski demikian, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima perlu dibedakan dari putusan yang menolak pokok perkara, sehingga substansi sengketa belum dapat dimaknai sebagai penilaian akhir atas benar atau tidaknya seluruh dalil para pihak.(Djoko W)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *