Paripurna Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan Soroti Masalah Pengangguran

Malang, 29 Oktober 2024

Malangpariwara.com – Dalam pertemuan kali ini mendengarkan penyampaian rancangan KUA PPAS 2025, dimana ada 6 fraksi yg menyampaikan beberapa poin2 secara strategis dan prioritas bagi kami, baik tadi tentang ketenagakerjaan, keterbukaan, pertumbuhan ekonomi, dan beberapa sektor lain dari parkir dll.

“Hal itu tentunya menjadi catatan Bagi kami di dalam penyusunan KUA Ppas 2025,” terang Iwan Kurniawan Pj Walikota Malang kepada awakmedia usai Paripurna, Senin ( 28/10/24).

Dikatakan Iwan, dari yang disimak secara langsung, ada beberapa program prioritas yang dihasilkan Pemkot melalui belanja masalah oleh OPD, masyarakat, dan para tokoh. Ada 11 prioritas, itu sebagian besar sama dengan yang di harapkan oleh DPRD Kota Malang.

“Ada beberapa yang juga perlu kita tindak lanjuti dari keinginan kawan DPRD termasuk ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan penurunan PAD. Dan kita naikan lagi di 2025 untuk pendapatan asli daerah, itu menjadi perhatian bagi kami. Dan insyaallah hari ini menyampaikan jawaban dari penyampaian fraksi,” imbuhnya.

Menurut saya itu sudah sebagian besar sejalan. Mudah mudahan apa yang kita rencanakan di 2025 untuk kota malang akan lebih baik dan untuk mendukung pada pelayanan masyarakat, karena sesuai dengan UU HKPD no 1, dimana pelaksanaan program yang memberikan pelayanan bagi masyarakat itu menjadi hal yang prioritas.

Bagaimana kita meningkatkan DAU bukan lagi ukurannya terkait dengan jumlah penduduk, tetapi bagaimana program program yang langsung berdampak kepada pelayanan masyarakat. Insyaallah, kota malang, pak sekda beserta jajarannya sudah mengarah bagaimana program itu berdampak terhadap masyarakat untuk pemerintah daerah memberikan layanan.

Tentang belanja pegawai yang besar sekali lebih dari 30%, itu nanti akan saya sampaikan lebih lanjut, namun pada prinsipnya belanja pegawai itu yang sangat konstribusi tinggi adalah kaitannya dengan guru honorer dan pengangkatan p3k. Secara maksimal sudah kita minimalisir tapi memang kebijakan terkait pengangkatan honorer ke p3k kemudian guru honorer itu memberikan kontribusi cukup besar.

“Keterbukaan ketersediaan lapangan kerja penguatan di dalam urusan pendidikan itu juga menjadi konsen kita, walaupun dukungan terhadap tenaga honorer menjadi sangat penting bagi kita, sehingga kita tidak bisa mencapai apa yg diharapkan terkait dengan 30,70 untuk belanja dan pembangunan,” pungkasnya.(Djoko W)