Malangpariwara.com – Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., menilai kebijakan Work From Home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) tidak memberikan dampak signifikan.
Menurut Andhyka, kebijakan WFH yang rencananya diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) memang berpotensi mengurangi mobilitas.
Namun, efeknya terhadap penghematan BBM dinilai tidak terlalu besar.
“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum merata di seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan.
Namun, ada potensi penghematan energi lain seperti listrik dan internet yang mengarah pada efisiensi anggaran,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan utama terkait konsumsi BBM.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembatasan penggunaan BBM melalui sistem kuota serta peningkatan kualitas transportasi publik agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
“Kalau cadangan BBM menipis, sebaiknya ada pembatasan penggunaan. Selain itu, transportasi umum perlu diperbaiki agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi,” jelasnya.
Andhyka juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, seperti dimanfaatkannya hari kerja menjadi libur panjang.
Ia mencontohkan penerapan WFH di hari tertentu berisiko menurunkan produktivitas, terutama saat kebutuhan pelayanan publik sedang tinggi.
“Dikhawatirkan WFH justru dimanfaatkan sebagai long weekend. Jika diterapkan di hari kerja aktif, justru bisa mengganggu ritme kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang ketat apabila kebijakan WFH tetap dijalankan.
Salah satunya melalui pemantauan kehadiran berbasis titik koordinat, serta pemberian kompensasi bagi ASN yang tetap bekerja di kantor.
“Sistem pengawasan harus jelas, termasuk absensi berbasis lokasi. ASN yang tetap bertugas di kantor juga perlu mendapat kompensasi agar tetap termotivasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem kerja ini berpotensi menimbulkan “culture shock” baik bagi pegawai maupun pimpinan dalam mengelola kinerja.
“Perlu pendekatan sistemik, bukan parsial. Akan ada kebingungan dalam pengawasan dan adaptasi budaya kerja baru, sehingga perlu sistem yang matang,” paparnya.
Di sisi lain, Andhyka menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan pada semua sektor, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, serta layanan publik yang membutuhkan interaksi langsung.
Dengan demikian, ia menilai kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi solusi jangka pendek yang kurang efektif dalam mengatasi persoalan energi. (Djoko W)
