MALANGPARIWARA.COM – Penguatan tata kelola sumber daya air di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur.
Inovasi teknologi, riset akademik, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi sungai sebagai sumber energi sekaligus penggerak ekonomi berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Dekan Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Mangku Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D., saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam kunjungan kerja ke École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Swiss, Kamis (1/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi FBiPK UB untuk mempelajari perkembangan teknologi pengelolaan air, pemanfaatan energi hidro, serta sistem pemantauan infrastruktur berbasis digital yang telah dikembangkan salah satu perguruan tinggi teknologi terkemuka di Swiss.
Dalam agenda tersebut, Prof. Mangku bersama rombongan meninjau EPFL Hydropower Laboratory, termasuk Technology Platform for Hydraulic Machines (PTMH) dan Hydraulic Constructions Platform (PL-LCH).
Fasilitas ini mengembangkan teknologi digital twin water-to-wire, pengujian model berskala dengan standar internasional IEC 60193, serta sistem perawatan prediktif yang memadukan sensor fisik dan kecerdasan buatan (AI).
Teknologi tersebut memungkinkan pemantauan kinerja pembangkit listrik tenaga air dan infrastruktur hidrolik secara lebih presisi.
Sistem digital juga dapat membantu mengidentifikasi potensi gangguan lebih dini, sehingga efisiensi operasional dan keberlanjutan pengelolaan air dapat ditingkatkan.
Bagi FBiPK UB, pengalaman tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Terlebih, Indonesia memiliki potensi sungai yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan pencemaran, kerusakan ekosistem, ketimpangan infrastruktur, hingga belum optimalnya pemanfaatan air sebagai sumber energi terbarukan.
Prof. Mangku menilai, persoalan utama pengelolaan sungai di Indonesia tidak hanya terletak pada kondisi alam, tetapi juga pada tata kelola, kedisiplinan masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan.
Ia mencontohkan Sungai Aare di Swiss yang menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya air membutuhkan keterpaduan antara infrastruktur, regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat.
“Secara kondisi alam, Sungai Aare tidak selalu lebih baik dibandingkan sungai-sungai di Indonesia, seperti Brantas dan Citarum. Perbedaannya terletak pada tata kelola, kedisiplinan masyarakat, infrastruktur, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas sungai,” ungkap Prof. Mangku.
Menurutnya, pengalaman Swiss dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk membangun model pengelolaan sungai yang lebih terintegrasi. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Dalam konteks tersebut, FBiPK UB memiliki ruang kontribusi melalui penguatan riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan rekomendasi berbasis kajian akademik.
Keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk menjembatani perkembangan teknologi dengan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air di tingkat lokal maupun nasional.
“Perbaikan pengelolaan sumber daya air membutuhkan perubahan perilaku, regulasi yang konsisten, pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi, investasi, serta kolaborasi berbagai pihak. Indonesia tidak harus meniru Swiss secara langsung, tetapi dapat mengambil pelajaran dari sistem yang telah berhasil dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal,” tegasnya.
Prof. Mangku juga menekankan bahwa pengelolaan air harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Air tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan, industri, pembangkit energi, serta keberlangsungan ekosistem.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting. Pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi dan kebijakan, akademisi mengembangkan riset dan inovasi, sektor swasta mendukung investasi, sedangkan masyarakat berperan menjaga kelestarian lingkungan.
Kunjungan ke EPFL tersebut sekaligus membuka peluang bagi penguatan jejaring akademik dan pertukaran pengetahuan internasional. Bagi FBiPK UB, pembelajaran teknologi dan sistem pengelolaan air dari Swiss dapat menjadi salah satu pijakan untuk mengembangkan pendekatan yang relevan dengan tantangan sumber daya air di Indonesia.
Ke depan, penguatan kontribusi perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam riset terapan, pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta kolaborasi dalam proyek percontohan pengelolaan air dan energi terbarukan.
Melalui pendekatan tersebut, FBiPK UB berupaya memperkuat peran akademisi dalam mendorong pemanfaatan sumber daya air yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Tantangannya adalah memastikan hasil pembelajaran internasional dapat diadaptasi menjadi solusi konkret bagi persoalan sungai dan lingkungan di Tanah Air.
#UniversitasBrawijaya_SDG6 #UniversitasBrawijaya_SDG8 #UniversitasBrawijaya_SDG9 #UniversitasBrawijaya_SDG15 #UniversitasBrawijaya_SDG17
(Djoko W)
