JAKARTA, Malangpariwara.com –
Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk menopang keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit arus kas di tengah meningkatnya klaim pelayanan kesehatan.
Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tambahan anggaran itu telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan agar BPJS Kesehatan tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan menjaga pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“BPJS Kesehatan defisit, sementara klaim untuk menjaga kesehatan masyarakat meningkat. Karena itu, perlu tambahan dukungan agar pelayanan tetap berjalan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Kementerian Keuangan, minggu lalu.
Sebelum tambahan dana tersebut, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp47 triliun dari APBN untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan suntikan baru Rp20 triliun, dukungan anggaran pemerintah untuk pembiayaan BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp67 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, persoalan keuangan BPJS Kesehatan tidak boleh mengganggu hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Dukungan pemerintah juga diperlukan agar pembayaran klaim kepada rumah sakit tetap berjalan. Namun, tambahan anggaran dinilai perlu diikuti pembenahan tata kelola.
Penguatan kepatuhan pembayaran iuran, pengendalian beban pelayanan, serta transparansi penggunaan dana menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN.
Muhaimin meminta dana Rp20 triliun tersebut dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada mutu pelayanan.
Tujuannya bukan sekadar meredam tekanan keuangan, melainkan memastikan peserta tetap memperoleh layanan kesehatan dan rumah sakit dapat menjalankan pelayanan tanpa terganggu persoalan pembayaran klaim.
Suntikan dana ini menjadi penopang bagi BPJS Kesehatan. Namun, keberlanjutan JKN tetap membutuhkan keseimbangan antara penerimaan iuran, beban klaim, dan tata kelola pembiayaan yang sehat.( Djoko W)
