Malangpariwara.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi kunci mewujudkan pemilu yang demokratis serta melahirkan pemimpin amanah.
Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan pemimpin yang dihasilkan.
Hal itu disampaikan Heddy seusai memberikan sambutan dalam Seminar Nasional bertajuk Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia yang digelar DKPP bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (13/10/2026).
Heddy menilai pemilu bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan mekanisme demokrasi ketika rakyat menyerahkan mandat kepada calon pemimpinnya. Karena itu, seluruh proses harus dijalankan dengan integritas, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilih.
“Kalau penyelenggara pemilunya berintegritas, saya meyakini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas pula. Sebaliknya, kalau penyelenggaranya bermasalah secara etika dan integritas, sulit berharap lahir pemimpin yang berintegritas,” tegasnya.
Ia menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi persoalan serius dalam pemilu dan pilkada. Heddy menyebut politik uang sebagai noda besar demokrasi karena berpotensi merusak proses pemilihan sekaligus melahirkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan politik uang tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran politik, tanggung jawab demokratis, serta keberanian menolak praktik transaksional.
“Politik uang itu noda besar dalam sistem demokrasi kita. Tidak boleh ada,” ujarnya.
Heddy juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berintegritas.
Ia berharap UMM dapat memperkuat kontribusinya melalui pendidikan politik, pembentukan karakter, dan pengaderan sumber daya manusia yang berkomitmen terhadap etika penyelenggaraan negara.
DKPP Dorong Pendidikan Etika di Perguruan Tinggi
Selain pendidikan politik, DKPP mendorong agar etika menjadi bagian dari pembelajaran di perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia.
Heddy mengatakan DKPP terus melakukan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi untuk mendorong integrasi pendidikan etika ke dalam kurikulum, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun bagian dari mata kuliah yang sudah ada.
“Kalau tidak menjadi satu mata kuliah, paling tidak disisipkan dalam mata kuliah, misalnya etika profesi atau hukum. Termasuk bagaimana etika bernegara,” jelasnya.
Menurut Heddy, pendidikan etika sejak bangku kuliah penting untuk membentuk karakter calon penyelenggara pemilu maupun pemimpin masa depan. Integritas, kata dia, tidak cukup hanya dituntut ketika seseorang menduduki jabatan, tetapi harus dibangun melalui pendidikan dan pembiasaan sejak dini.
UU Pemilu Baru Masih Digodok DPR
Terkait rencana perubahan regulasi pemilu, Heddy menjelaskan pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR. Ia menyebut pembahasan undang-undang pemilu yang baru tengah berlangsung dan berpotensi membawa sejumlah perubahan, termasuk mengenai tahapan serta model keserentakan pemilu.
Salah satu wacana yang mengemuka adalah pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada. Namun, Heddy menegaskan bahwa skema tersebut masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan final.
Terlepas dari perubahan sistem yang nantinya ditetapkan, ia menilai kualitas penyelenggara tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pemilu.
“Aturannya baik, tetapi kalau yang menjalankan tidak baik, implementasinya juga kurang baik. Karena itu, kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang benar-benar memiliki integritas tinggi,” katanya.
Heddy berharap kerja sama DKPP dengan UMM dan perguruan tinggi lainnya dapat memperkuat pendidikan etika dan politik demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas. (Djoko W)
