Malangpariwara.com – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menggelar Workshop Administrasi Veteran Tahun Anggaran 2026 di Hotel Atria, Jalan Letjen S. Parman Nomor 87–89, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak para veteran.
Workshop dibuka Kepala Pusat Veteran Babadnas Kemhan RI, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan administrasi veteran yang lebih tertib, akurat, dan akuntabel agar pelayanan kesejahteraan dapat diberikan secara optimal.
Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa pemenuhan hak veteran, mulai dari tanda kehormatan, tunjangan hingga jaminan kesehatan, merupakan kewajiban moral sekaligus hukum yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagai salah satu landasan dalam pemenuhan hak veteran. Karena itu, ketepatan data dan tertib administrasi menjadi aspek penting untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghormatan Harus Diwujudkan melalui Pelayanan Nyata
Dukungan terhadap peningkatan pelayanan veteran juga disampaikan Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han.
Pesan dan arahannya disampaikan melalui Kepala Seksi Personel (Kasipers) Korem 083/Baladhika Jaya.
Danrem menekankan bahwa penghormatan terhadap jasa dan pengabdian veteran yang telah berjuang demi bangsa dan negara tidak cukup diwujudkan melalui seremoni atau penghargaan simbolis.
Penghormatan tersebut harus tercermin dalam pelayanan yang baik, kepastian administrasi, serta perhatian terhadap hak dan kesejahteraan mereka.
Menurut arahan Danrem, sinergi dan koordinasi berkelanjutan antar lembaga terkait juga diperlukan agar setiap proses administrasi berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalkan kendala administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada para veteran. Dengan demikian, proses pemenuhan hak tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kepastian layanan yang diterima.
Melalui workshop ini, Kemhan RI bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada veteran.
Sebab, penghargaan atas perjuangan para veteran semestinya tidak berhenti pada pengakuan terhadap jasa masa lalu, tetapi juga diwujudkan melalui perhatian nyata terhadap kesejahteraan mereka saat ini.(Djoko W)
