SURABAYA, Malangpariwara.com – Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan predikat Summa Cumlaude.
Dalam disertasinya, LaNyalla menawarkan rekonstruksi sistem keanggotaan DPR RI dengan membuka ruang bagi calon independen atau nonpartai politik.
Gagasan tersebut dituangkan dalam disertasi berjudul Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik yang dipertahankannya dalam Ujian Doktor Terbuka di ASSEC Tower Unair, Rabu (11/11/2026).
LaNyalla mengangkat persoalan dominasi partai politik dalam sistem perwakilan rakyat.
Menurut dia, ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang membatasi peserta pemilu anggota DPR RI hanya dari partai politik telah menutup peluang warga negara untuk menjadi wakil rakyat melalui jalur perseorangan.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebuntuan aspirasi atau recall bottleneck. Sebab, anggota DPR tidak jarang berada dalam posisi dilematis antara memperjuangkan kepentingan konstituen dan mengikuti keputusan partai maupun fraksi.
Ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW), menurut LaNyalla, juga dapat memengaruhi independensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi perwakilan.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla.
Usulkan DPR Bisa Diisi Wakil Independen
Sebagai solusi, LaNyalla mengusulkan pembukaan jalur perseorangan bagi calon anggota DPR RI. Skema tersebut diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam lembaga legislatif tanpa harus melalui kendaraan partai politik.
Ia menjelaskan, kehadiran anggota independen berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal parlemen. Selain itu, jalur tersebut dinilai dapat mengurangi dominasi koalisi besar partai politik dengan pemerintah serta meminimalkan konflik kepentingan dalam pembentukan kebijakan publik.
Sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian antara lain lingkungan hidup, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan. LaNyalla berpandangan, keterlibatan wakil independen dapat membuka ruang lebih luas bagi kepentingan masyarakat dalam proses legislasi.
Untuk memperkuat argumentasinya, ia menggunakan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan perbandingan. Negara tersebut membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk mengikuti pemilihan anggota parlemen setelah Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 menyatakan ketentuan pemilu yang menghalangi pencalonan independen bertentangan dengan konstitusi.
Perubahan kemudian ditindaklanjuti melalui pengesahan amandemen undang-undang pemilu pada 2023.
LaNyalla juga menyebut sejumlah negara demokrasi lain yang memberikan ruang bagi kandidat independen dalam pemilihan legislatif, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Dorong DPD Setara dengan DPR
Selain mengusulkan jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla turut menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI dalam sistem parlemen Indonesia.
Ia menilai sistem bikameral yang berjalan saat ini masih menempatkan DPD dalam posisi terbatas. DPR memiliki kewenangan lebih dominan dalam keseluruhan proses pembentukan undang-undang, sedangkan DPD lebih banyak berperan memberikan usulan dan pertimbangan.
Berangkat dari pengalamannya selama lima tahun menjabat Ketua DPD RI periode 2019–2024, LaNyalla menilai kepentingan daerah belum memperoleh ruang yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Karena itu, ia menawarkan penguatan kelembagaan DPD RI agar memiliki kedudukan sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dua gagasan utama tersebut, yakni pembukaan jalur perseorangan untuk keanggotaan DPR dan penguatan kewenangan DPD, menurut LaNyalla membutuhkan perubahan konstitusi.
Ia merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.
Sejumlah tokoh juga hadir memberikan pertanyaan dan pandangan akademik, antara lain Dr Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, Prof Dailami Firdaus dan Dr Badikenita Br Sitepu selaku anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi.
Predikat Summa Cumlaude yang diraih LaNyalla sekaligus menandai penyelesaian studi doktoralnya. Melalui disertasi tersebut, ia berharap gagasan rekonstruksi sistem perwakilan rakyat dapat menjadi bahan diskusi nasional, terutama terkait penguatan kedaulatan rakyat, keseimbangan antar lembaga legislatif, dan keterwakilan kepentingan daerah.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup ujian doktor terbuka yang disambut tepuk tangan para hadirin.(Djoko W)
