Malangpariwara.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dengan memadamkan api.
Kerusakan tanah, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya fungsi ekologis kawasan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Bahkan, restorasi ekosistem secara menyeluruh dapat memakan waktu hingga ratusan tahun.
Akademisi Teknik Lingkungan Universitas Negeri Malang (UM), Jenvia Rista Pratiwi, S.Si., M.Ling., menjelaskan bahwa kekeringan memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi bukan satu-satunya penyebab.
Sumber api, aktivitas manusia, serta kronologi kejadian perlu ditelusuri untuk mengetahui pemicu dan mencegah kebakaran berulang.
Menurutnya, salah satu dampak langsung karhutla adalah penurunan kualitas udara akibat partikulat PM2,5 dan PM10. Partikulat PM2,5 menjadi perhatian karena ukurannya sangat kecil dan mampu menembus jauh ke dalam saluran pernapasan hingga paru-paru.
“Paparan partikulat di udara itu meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian lebih,” ujar Jenvia.
Selain mengancam kesehatan, kebakaran juga merusak ekosistem tanah. Kerusakan terjadi pada aspek fisik, kimia, dan biologis, mulai dari berkurangnya lapisan serasah dan kelembapan tanah, perubahan pH akibat abu pembakaran, hingga kematian mikroorganisme serta organisme tanah.
Risiko semakin besar pada lahan gambut karena api dapat merambat di bawah permukaan. Akibatnya, kebakaran berpotensi kembali terjadi meskipun api di permukaan telah dipadamkan. Karena itu, pemantauan titik panas pascakebakaran tetap diperlukan.
Jenvia menjelaskan, pemulihan ekosistem tidak bisa dilakukan secara instan. Proses awal hingga tumbuhnya spesies pionir membutuhkan waktu sekitar 10–20 tahun, sedangkan pemulihan ekosistem secara menyeluruh dapat berlangsung hingga ratusan tahun.
“Manusia memang dapat membantu mempercepat proses tersebut melalui intervensi ekologis, seperti penanaman spesies pionir dan vegetasi endemik yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat. Namun, intervensi tersebut tidak serta-merta mengembalikan seluruh fungsi ekosistem seperti sebelum kebakaran,” tegasnya.
Karena itu, keberhasilan rehabilitasi lahan tidak cukup diukur dari jumlah pohon yang ditanam. Pemulihan kualitas tanah, kelembapan, organisme penyusun ekosistem, kemampuan menyerap air, serta kembalinya fungsi ekologis kawasan juga harus menjadi indikator.
Ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan pemilik lahan perlu berkolaborasi dalam pencegahan, pengawasan, serta pemulihan kawasan terdampak.
Penanganan karhutla, lanjutnya, harus bergeser dari pendekatan yang hanya berfokus pada pemadaman menuju pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga sejauh mana ekosistem yang rusak dapat dipulihkan agar tetap menopang kehidupan generasi mendatang.(Djoko W)
