BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Malang, Perusahaan Tak Patuh JKN Terancam Langkah Hukum

Berita1 views

MALANGPARIWARA.COM – BPJS Kesehatan Cabang Malang memperketat upaya penertiban badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan mendorong kepatuhan perusahaan, mulai dari kewajiban mendaftarkan pekerja hingga membayar iuran secara tepat waktu.

Langkah ini bukan sekadar penertiban administrasi. Kepatuhan badan usaha menjadi kunci agar pekerja dan keluarganya tidak kehilangan hak atas perlindungan jaminan kesehatan akibat kelalaian pemberi kerja.

PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dody Widodo, mengungkapkan masih ditemukan badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan pekerja karena hak atas jaminan kesehatan seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Menurut Dody, BPJS Kesehatan selama ini mengedepankan pendekatan persuasif untuk mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya. Namun, terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, diperlukan dukungan Kejaksaan melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Kami terus berupaya mendorong badan usaha agar memenuhi kewajibannya dalam Program JKN. Namun, ada kondisi yang membutuhkan dukungan dan langkah lebih lanjut. Karena itu, sinergi dengan Kejaksaan sangat kami perlukan, khususnya melalui SKK agar permasalahan kepatuhan dapat ditangani secara lebih optimal,” ujar Dody, Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan, kewajiban perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi maupun pembayaran iuran. Lebih dari itu, perusahaan memiliki tanggung jawab memastikan pekerja beserta keluarganya mendapatkan perlindungan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.

Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong penyelesaian kewajiban badan usaha melalui pendekatan persuasif maupun langkah penegakan kepatuhan sesuai ketentuan.

“Kami ingin badan usaha memahami bahwa mendaftarkan pekerja dan membayarkan iuran JKN bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Fahmi, menyatakan kesiapan mendukung optimalisasi penanganan badan usaha yang belum menjalankan kewajibannya.

Melalui SKK, Kejaksaan dapat menindaklanjuti persoalan kepatuhan yang diajukan BPJS Kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Fahmi bahkan menilai potensi penanganan terhadap badan usaha yang menunggak kewajiban masih cukup besar. Ia meminta BPJS Kesehatan tidak ragu mengajukan perusahaan yang membutuhkan tindak lanjut, terutama yang memiliki nilai kewajiban besar.

“Potensi penanganan melalui SKK ini masih sangat besar karena masih banyak yang belum patuh. Kalau memang ada yang perlu diajukan, silakan saja, terutama yang nilai kewajibannya besar. Kita bisa tindak lanjuti melalui langkah hukum sesuai ketentuan,” tegas Fahmi.

Fahmi juga mengingatkan bahwa kewajiban mengikuti Program JKN kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian badan usaha. Padahal, manfaat jaminan kesehatan justru sangat dirasakan ketika pekerja atau anggota keluarganya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan.

Menurutnya, perusahaan tidak seharusnya menunda kewajiban hingga persoalan muncul ketika pekerja membutuhkan jaminan kesehatan.

“BPJS Kesehatan ini kadang masih dianggap biasa saja, kewajibannya ditunda-tunda, bahkan disepelekan. Padahal, ketika sudah sakit dan membutuhkan pengobatan, baru terasa betapa pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Jangan sampai kesadaran itu baru muncul ketika sudah membutuhkan pelayanan,” ujarnya.

Sinergi BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini diharapkan menjadi peringatan bagi badan usaha agar tidak mengabaikan kewajiban kepesertaan JKN. Sebab, kepatuhan perusahaan bukan hanya persoalan aturan, melainkan menyangkut hak dasar pekerja dan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi keluarganya.(Djoko W)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *