Malangpariwara.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan ini menjadi langkah penting untuk mempercepat lahirnya regulasi yang telah diperjuangkan dan dinantikan selama 18 tahun.

Sikap tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Nasir menegaskan, RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, khususnya korupsi, sekaligus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan regulasi ini sangat penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu menelusuri dan mengembalikan hasil kejahatan yang merugikan keuangan negara.
“Regulasi ini telah dinantikan sejak 2008. Karena itu, kami berharap pembahasannya segera tuntas dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemberantasan korupsi serta pemulihan aset hasil kejahatan,” demikian substansi sikap Fraksi PKS yang disampaikan Nasir.
Ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini konsisten mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset.
Partisipasi publik tersebut dinilai penting agar proses legislasi berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak kehilangan tujuan utamanya, yakni menghadirkan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Persetujuan Fraksi PKS untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan panjang regulasi tersebut.
Kini, publik menanti komitmen seluruh pihak di DPR RI agar pembahasan tidak kembali berlarut-larut. Sebab, keberadaan undang-undang ini bukan semata kebutuhan legislasi, melainkan bagian dari upaya memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya, sementara negara dan masyarakat menanggung kerugiannya.( Djoko W)






