Malangpariwara.com – Persoalan hukum tidak cukup diselesaikan dengan kepastian aturan. Integritas pejabat publik dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga menuntut pembaruan hukum agar tidak kehilangan arah.
Dua persoalan tersebut menjadi sorotan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) dalam 2nd Colloquium: Pembaruan Hukum Nasional, Kamis (19/11/2026).
Forum yang digelar di Aula GKB IV Lantai 9 UMM itu menghadirkan dua doktor baru FH UMM, Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
Keduanya mengangkat persoalan berbeda, tetapi beririsan pada satu tantangan besar: bagaimana hukum tetap relevan menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologi.
Bayu menyoroti lemahnya batasan hukum mengenai perbuatan tercela pejabat publik. Sementara Sofyan mengingatkan bahwa perkembangan AI mulai memunculkan persoalan baru dalam menentukan siapa yang berhak diakui sebagai penemu suatu invensi.

Dekan FH UMM Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. menegaskan, hukum bukan produk yang selesai sekali dibuat. Hukum harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kepentingan kemanusiaan.
Ia mencontohkan pemberlakuan KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026 yang kemudian diikuti penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu berada dalam proses pembentukan dan penyempurnaan.
“Ini membuktikan bahwa hukum selalu dalam proses menjadi, dan verifikasinya adalah seberapa jauh hukum tersebut mampu mengabdi kepada kepentingan manusia,” ujarnya.
Pejabat Tak Cukup Berlindung di Balik Legalitas

Dalam pemaparannya, Bayu mengangkat gagasan *Mencecap Perbuatan Tercela dalam Perspektif Mboten Njawani*. Ia menilai masih terdapat kekosongan norma dalam menentukan batasan konkret perbuatan tercela bagi pejabat publik.
Persoalannya, tindakan yang secara formal tidak melanggar aturan belum tentu dapat dibenarkan dari sisi etika, kepatutan, dan moralitas. Celah inilah yang berpotensi membuat pejabat berlindung di balik legalitas, meskipun perilakunya bertentangan dengan kepentingan publik.
Bayu menjelaskan, istilah “mboten njawani” bukan persoalan sentimen etnis. Istilah tersebut merupakan kritik terhadap perilaku yang kehilangan kepekaan sosial, rasa malu, dan kehalusan budi.
Korupsi, nepotisme, hingga gaya hidup hedonis di lingkungan kekuasaan menjadi gambaran perilaku yang menurutnya bertentangan dengan nilai kepatutan.
Karena itu, pejabat publik tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif dan legalitas jabatan. Mereka juga harus memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai adat, agama, dan kesusilaan.
“Sepira dhuwure pangkatmu, aja lali marang sesama. Setinggi apa pun jabatan dan pangkat, jangan pernah kehilangan kehalusan budi dan nilai kemanusiaan,” tegasnya.
AI Bukan Inventor, Manusia Tetap Pemegang Hak
Persoalan berbeda disampaikan Dr. Sofyan Arief melalui kajian *Paten dan Artificial Intelligence dalam Filsafat Hukum Inventorship*. Ia menyoroti perkembangan penggunaan AI dalam penelitian dan penciptaan teknologi yang mulai mengaburkan batas antara kontribusi manusia dan mesin.

Menurut Sofyan, kecanggihan AI tidak serta-merta menjadikannya sebagai penemu. AI bukan subjek hukum sehingga tidak dapat memiliki hak eksklusif maupun hak moral atas suatu invensi.
Status inventor, tegasnya, tetap harus diberikan kepada manusia yang memberikan kontribusi konseptual esensial terhadap fitur yang diklaim dalam suatu invensi. Sementara AI ditempatkan sebagai instrumen pendukung atau *AI-assisted invention*.
Untuk memastikan kejelasan tersebut, ia mengusulkan pengujian kontribusi konseptual manusia serta standar hibrida POSITA-AI dalam menilai patenabilitas suatu invensi.
Sofyan juga mendorong pembaruan hukum paten secara bertahap. Langkah tersebut mencakup penerbitan pedoman klasifikasi invensi berbasis AI oleh pemerintah, kewajiban transparansi matriks kontribusi inventor, hingga revisi undang-undang.
“Revisi undang-undang diperlukan untuk menegaskan manusia sebagai inventor mutlak, sehingga hukum paten tetap memberi insentif inovasi sekaligus menjamin kepastian hukum dan kepentingan publik,” pungkasnya.
Melalui kolokium tersebut, FH UMM menegaskan pentingnya ruang akademik sebagai tempat menguji sekaligus menawarkan solusi atas persoalan hukum aktual.
Pembaruan hukum tidak hanya dituntut mampu mengejar perkembangan teknologi, tetapi juga harus memastikan kekuasaan tetap dibatasi oleh etika dan hukum berpihak pada kepentingan manusia.(Djoko W)






