MALANGPARIWARA.COM – Polinema Siap Sambut Kuliah Gratis, Supriatna Dorong Standar Dasar Ditanggung Negara, Layanan Premium Mandiri.
Kampus vokasi tersebut bahkan siap menyiapkan data kebutuhan riil pembiayaan pendidikan sebagai bahan perhitungan pemerintah dalam menyusun anggaran 2027.
Direktur Polinema Ir. Supriatna Adhisuwignjo mengatakan, kebijakan pendidikan tinggi gratis memiliki tujuan strategis karena dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Menurutnya, peningkatan akses tersebut penting untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Konsep ini sangat bagus kalau memang bisa terealisasi. Artinya, ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM dengan lebih banyak lagi yang bisa menikmati kuliah,” ujar Supriatna usai mengukuhkan 998 wisudawan Polinema, Sabtu (26/9/2026).
Ia menyoroti angka Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih berada di bawah 33 persen, sementara target yang hendak dicapai sekitar 39 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya jumlah generasi muda yang membutuhkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Menurut Supriatna, persoalan akses tidak hanya berkaitan dengan biaya kuliah. Jarak tempat tinggal dengan kampus juga dapat menambah beban mahasiswa, mulai biaya transportasi hingga kebutuhan hidup ketika harus tinggal jauh dari keluarga.
“Semakin sulit akses, itu akan berdampak terhadap semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya transportasi, biaya tinggal jauh dari rumah, hidup di tempat baru, dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, jika kebijakan kuliah gratis masuk dalam perencanaan anggaran 2027, Polinema siap memberikan data yang dibutuhkan pemerintah. Data tersebut antara lain menyangkut kebutuhan riil pendidikan tinggi vokasi, termasuk Biaya Kuliah Tunggal (BKT), kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa jalur mandiri.
“Kita tentunya mendukung dengan data-data yang kita miliki terkait kebutuhan riil pendidikan tinggi vokasi di Polinema,” katanya.
Polinema juga akan menyampaikan data terkait pembiayaan mahasiswa, beasiswa, serta pendapatan yang diperoleh kampus melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau revenue generating.
Seluruh data itu dinilai penting untuk menghitung kebutuhan anggaran secara lebih akurat.
Supriatna menjelaskan, data dari masing-masing perguruan tinggi nantinya dapat menjadi salah satu dasar Kementerian untuk menentukan besaran anggaran yang diperlukan setiap kampus.
“Ini akan menjadi data yang dipakai oleh Kementerian untuk mempertimbangkan berapa besaran anggaran yang harus disiapkan untuk setiap kampus,” ujarnya.
Gratis Bukan Berarti Semua Layanan Harus Minimal
Namun, Supriatna menilai konsep kuliah gratis masih perlu didalami, terutama terkait batas pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah dan kebutuhan pendidikan tambahan yang berada di luar standar dasar.
Ia melihat konsep gratis seharusnya dimaknai sebagai pembukaan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan tinggi.
“Artinya, dengan gratis itu bisa lebih banyak yang mendapatkan kesempatan. Tidak peduli siapapun, punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi,” katanya.
Di sisi lain, ia membuka kemungkinan adanya mekanisme kontribusi sukarela dari masyarakat yang mampu melalui donasi, sumbangan, atau bentuk dukungan lainnya. Skema tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang sifatnya tambahan.
Menurut dia, pemerintah dapat menjamin pembiayaan pendidikan pada standar dasar. Sementara kebutuhan tambahan yang memberikan nilai lebih kepada mahasiswa dapat ditempatkan dalam skema pembiayaan mandiri atau gotong royong.
Supriatna mencontohkan sertifikasi kompetensi dengan standar industri maupun internasional. Sertifikasi semacam itu terkadang membutuhkan biaya di atas standar pendidikan reguler.
“Kalau ada yang berkeinginan untuk lebih, ini ruang yang harus dibiayai. Misalnya joint degree atau kelas internasional, itu di atas standar rutin,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai jangan sampai kebijakan pendidikan gratis justru membuat seluruh mahasiswa hanya mendapatkan layanan pada level minimal. Kampus tetap perlu memiliki ruang untuk memfasilitasi mahasiswa yang menginginkan pengalaman dan kompetensi tambahan.
“Jangan ditutup. Jangan terus minimalis semua,” tegasnya.
Skema tersebut, menurut Supriatna, memungkinkan pemerintah menjamin standar minimal pendidikan bagi seluruh mahasiswa, sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa yang membutuhkan layanan pendidikan lebih tinggi.
“Yang standar inilah yang nanti menjadi prinsip pemerataan dan keadilan. Di atas itulah yang mampu bisa gotong royong, bisa mensubsidi yang kurang mampu,” katanya.
Dengan pola tersebut, mahasiswa tetap memiliki hak memperoleh pendidikan tinggi pada standar yang dijamin pemerintah.
Sementara program tambahan seperti kelas internasional, joint degree atau sertifikasi tertentu dapat dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa atau orang tua/wali.
“Kalau ada yang mau lebih, kampus tetap harus memfasilitasi. Tapi di luar yang gratis tadi. Aspek pembiayaannya ditanggung secara mandiri oleh masing-masing,” pungkasnya.(Djoko W)






