Sri Untari Soroti Arsip Koperasi Wanita: Jangan Sampai Pengurus Berganti, Dokumen Organisasi Hilang

Berita2 views

Malangpariwara.com  – Pergantian kepengurusan koperasi wanita tidak boleh menjadi alasan hilangnya dokumen dan sejarah organisasi.

Arsip yang tidak tertata, bahkan dibuang oleh pengurus lama, berpotensi menggerus akuntabilitas, menghambat pelayanan anggota, hingga meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, saat membuka Sosialisasi Kearsipan di Hotel Rayz UMM Malang, Jumat (20/11/2026).

Mengangkat tema “Melalui Pengelolaan Arsip yang Andal, Akuntabilitas dan Kredibilitas Koperasi Wanita Dapat Terus Meningkat di Mata Masyarakat”, kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026, ini melibatkan jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur serta perwakilan koperasi wanita di Malang Raya.

Sri Untari menegaskan, arsip bukan sekadar tumpukan dokumen administratif. Lebih dari itu, arsip merupakan memori kolektif organisasi, bukti keabsahan kegiatan, sumber informasi, sekaligus pijakan penting dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, koperasi harus memiliki sistem pengarsipan yang tertib, mudah ditelusuri, dan berkelanjutan. Terlebih, koperasi wanita yang telah berdiri belasan hingga puluhan tahun memiliki perjalanan panjang yang harus terdokumentasi dengan baik.

“Jangan sampai ada pengurus yang ngambek, kemudian arsipnya dibuang. Begitu pengurus berganti, dokumennya hilang dan organisasi harus memulai semuanya dari awal. Ini tidak bagus dalam manajemen kearsipan,” tegasnya.

Menurut Sri Untari, keberlanjutan arsip menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola koperasi. Sebab, pergantian pengurus merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, seluruh dokumen kelembagaan harus tetap terjaga dan bisa diakses oleh kepengurusan berikutnya.

Dokumen seperti surat keputusan (SK), daftar anggota, buku rapat anggota, rencana kerja, laporan pertanggungjawaban, neraca keuangan, hingga berita acara musyawarah harus disimpan secara sistematis.

Dengan demikian, siapa pun yang menjadi pengurus tetap bisa mengetahui perjalanan organisasi, mengambil keputusan berdasarkan data, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada anggota.

414 Koperasi Wanita Butuh Pembenahan

Sri Untari juga menyoroti besarnya kebutuhan pembenahan kearsipan koperasi wanita di Jawa Timur. Melalui jaringan Askomara, terdapat sekitar 414 koperasi wanita di tingkat desa dan kelurahan yang perlu terus diperkuat tata kelolanya.

Ia memperkirakan sekitar 80 persen masih aktif, sementara sisanya membutuhkan upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan.

Jika diperluas ke seluruh Jawa Timur, jumlah koperasi wanita yang masih berjalan mencapai lebih dari 8.000 unit.

“Ini bukan pekerjaan kecil. Koperasi wanita jumlahnya sangat banyak. Karena itu, perlu ada upaya agar masing-masing koperasi memiliki lemari arsip sendiri dan sistem penataan dokumen yang benar,” ujarnya.

Ia mendorong koperasi mulai beralih dari pengarsipan manual menuju digital. Namun, proses digitalisasi tidak boleh mengabaikan dokumen lama yang masih menjadi bukti sejarah dan legalitas organisasi.

Pengalaman sejumlah koperasi menunjukkan bahwa peralihan dari sistem manual ke digital tidak selalu mudah. Data keanggotaan, pencatatan administrasi, hingga dokumen historis perlu diverifikasi agar tidak terjadi kerancuan.

Sri Untari mencontohkan, dokumen keanggotaan lama harus tetap bisa ditelusuri, termasuk catatan awal anggota yang pertama kali bergabung. Dengan begitu, sejarah dan legitimasi organisasi tidak terputus akibat perubahan sistem administrasi.

Sejarah Koperasi Harus Ditulis

Selain penguatan administrasi, Sri Untari meminta koperasi wanita mulai mendokumentasikan sejarah perjalanan organisasinya dalam bentuk buku sederhana.

Menurutnya, sejarah pendirian, tokoh perintis, perkembangan anggota, hingga berbagai capaian organisasi merupakan warisan yang penting bagi generasi penerus.

Ia mencontohkan perjalanan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang yang memiliki sejarah panjang, mulai dari awal pendirian di garasi rumah salah satu perintis hingga berkembang menjadi koperasi dengan aset ratusan miliar rupiah.

“Perjalanan koperasi itu perlu ditulis. Tidak harus buku yang rumit. Ditulis sendiri juga tidak apa-apa. Yang penting sejarahnya terdokumentasi dan suatu saat bisa dibuka kembali,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengarsipan pada tingkat kelompok dan pendamping lapangan. Catatan pembinaan, perkembangan kelompok, serta persoalan yang pernah ditangani perlu diwariskan melalui dokumentasi tertulis.

Dengan begitu, ketika terjadi pergantian pendamping, petugas baru tidak harus mengulang seluruh proses dari awal. Mereka dapat mempelajari rekam jejak kelompok melalui arsip yang ditinggalkan pendamping sebelumnya.

Libatkan Disperpusip untuk Standarisasi

Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari berharap Disperpusip Jawa Timur memberikan pendampingan teknis kepada koperasi wanita, terutama dalam penerapan standar kearsipan, sistem klasifikasi, pengkodean, penyimpanan, hingga digitalisasi dokumen.

Menurutnya, pengelolaan arsip koperasi besar membutuhkan standar yang lebih terstruktur agar dokumen tertentu dapat ditemukan dengan cepat ketika diperlukan.

Ia juga mengapresiasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur yang dinilainya telah berkembang baik, baik dalam penyimpanan dokumen fisik maupun digital.

Kehadiran Disperpusip diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi pendampingan nyata bagi koperasi wanita.

Sri Untari menegaskan, kualitas pengarsipan memiliki hubungan langsung dengan kredibilitas koperasi. Organisasi yang mampu menjaga data keanggotaan, laporan keuangan, dan rekam jejak kelembagaan secara transparan akan lebih mudah membangun kepercayaan anggotanya.

“Kalau koperasi ingin memiliki tingkat kepercayaan atau trust yang tinggi, kearsipannya harus bagus. Anggota yang pertama bergabung sampai anggota terakhir harus tercatat dengan baik,” tandasnya.

Melalui penguatan sistem kearsipan ini, koperasi wanita diharapkan tidak hanya mampu menjaga dokumen masa lalu, tetapi juga membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. (Djoko W)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *