Malangpariwara.com – Pelestarian lingkungan pesisir tak cukup berhenti pada penanaman mangrove. Potensi ekosistem laut juga perlu dikelola agar mampu memperkuat ketahanan ekonomi nelayan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan saat turun langsung ke kawasan Pantai Teluk Asmara dan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan.
Melalui gerakan Merawat Pertiwi dan Workshop UMKM Gotong Royong, partai tersebut mendorong penguatan komunitas pesisir melalui kepedulian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kawasan pesisir Malang Selatan memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Namun, potensi tersebut berhadapan dengan risiko cuaca ekstrem dan gelombang laut yang dapat mengganggu aktivitas melaut serta pendapatan keluarga nelayan.
Menurut Hasto, kondisi tersebut menuntut pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar kehadiran dalam kegiatan seremonial. Kader partai harus hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi sekaligus mendorong solusi konkret.
“Kader partai harus hadir langsung menyerap aspirasi dan memberikan solusi nyata bagi nelayan. Tantangan cuaca dan gelombang tidak boleh memutus rantai ekonomi keluarga pesisir,” tegas Hasto di hadapan kelompok nelayan.
Pernyataan tersebut menempatkan ketahanan ekonomi sebagai persoalan penting bagi masyarakat pesisir. Ketika cuaca tidak memungkinkan nelayan melaut, keberadaan sumber penghasilan alternatif menjadi salah satu kebutuhan agar ekonomi keluarga tetap berjalan.
Karena itu, penguatan UMKM menjadi bagian penting dari upaya memperluas peluang ekonomi masyarakat pesisir. Potensi wisata alam, hasil laut, dan aktivitas ekonomi berbasis lingkungan dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Mangrove Jadi Benteng Pesisir
Di luar persoalan ekonomi, keberlanjutan kawasan pesisir juga bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga ekosistem alam. Mangrove, misalnya, memiliki peran penting dalam menahan abrasi, meredam energi gelombang, menyimpan karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., menilai upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan komunitas lokal menjadi contoh penting keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia mengapresiasi Clungup Mangrove Community (CMC) Tiga Warna bersama Yayasan Bhakti Alam yang dipimpin Saptoyo. Secara swadaya, kelompok tersebut telah merehabilitasi lebih dari 10 hektare kawasan mangrove dari target pemulihan seluas 124 hektare.
Bagi Sri Untari, capaian tersebut menunjukkan bahwa gerakan pelestarian lingkungan dapat tumbuh dari inisiatif masyarakat. Meski demikian, upaya pemulihan dalam skala lebih luas membutuhkan dukungan lintas sektor agar hasilnya tidak berhenti pada kerja sukarela komunitas.
“Langkah nyata yang digerakkan CMC bersama Yayasan Bhakti Alam ini sangat luar biasa. Sabuk hijau mangrove tidak hanya berfungsi sebagai peredam ombak serta pemecah gelombang saat ancaman bencana pesisir, tetapi juga menghidupkan kembali rantai ekosistem alami sehingga satwa dan biota laut dapat berkembang biak dengan baik,” tutur Sri Untari.
Rehabilitasi mangrove juga memiliki arti strategis bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ekosistem yang terjaga dapat mendukung produktivitas kawasan pesisir, mempertahankan habitat biota laut, serta memperkuat daya tarik wisata alam. Namun, manfaat tersebut bergantung pada keberhasilan pemulihan ekosistem dan pengelolaan kawasan secara konsisten.
Kredit Karbon Dibidik untuk Kesejahteraan Warga
Sri Untari mendorong Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan regulasi serta dukungan teknis yang konkret untuk memperkuat pelestarian mangrove. Salah satu peluang yang disorot ialah pengembangan nilai ekonomi karbon atau carbon credit.
Menurut dia, potensi karbon dari ekosistem mangrove perlu dilihat sebagai peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya sebagai agenda pelestarian lingkungan.
Jika dikelola dengan perencanaan yang matang, skema ekonomi karbon berpeluang membuka sumber pendanaan baru bagi konservasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi komunitas pesisir. Namun, realisasinya membutuhkan pengukuran dan verifikasi serapan karbon, kepastian penguasaan serta pengelolaan kawasan, mekanisme pembagian manfaat, dan tata kelola yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan pemerintah daerah menjadi penting agar komunitas yang selama ini bekerja menjaga lingkungan tidak menanggung sendiri beban konservasi.
Kebijakan yang terintegrasi juga diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak tertentu, tetapi turut dirasakan warga yang terlibat langsung dalam menjaga ekosistem.
“Apabila potensi kredit karbon ini dikelola serius dan terintegrasi dalam regulasi daerah, manfaat ekonominya akan dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Generasi muda pesisir tidak perlu merantau keluar daerah, mereka bisa mandiri dan berdaya dengan menjaga alam lingkungannya sendiri,” pungkas Sri Untari.
Dorongan tersebut menegaskan pentingnya menghubungkan agenda lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pelestarian mangrove tidak cukup diukur dari luas lahan yang direhabilitasi, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem, keterlibatan warga, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Melalui gerakan Merawat Pertiwi dan Workshop UMKM Gotong Royong, penguatan masyarakat pesisir Malang Selatan diarahkan pada dua kebutuhan yang saling berkaitan: menjaga alam sekaligus membangun ketahanan ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan politik dan kepedulian komunitas dapat diterjemahkan menjadi program berkelanjutan, dengan pendampingan usaha, perlindungan ekosistem, serta kebijakan ekonomi karbon yang terukur. Dengan begitu, laut dan mangrove tidak hanya menjadi kekayaan alam Malang Selatan, tetapi juga menjadi penopang kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. (Djoko W)
