Malangpariwara.com – Sebanyak 36.680 guru jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Timur mendapat angin segar. Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., seusai mengikuti rapat pembahasan konstruksi APBD bersama Banggar dan TAPD.
Sri Untari menjelaskan, sebelumnya Komisi E memperjuangkan pemenuhan hak Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan gaji ke-13 bagi sekitar 36.680 guru melalui pos Perubahan APBD (P-APBD). Namun, rencana tersebut terkendala hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan anggaran itu tidak dapat digunakan untuk membiayai TPG dan gaji ke-13.
”Perjuangan kami Komisi E untuk membantu rekan-rekan guru SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur sejumlah 36.680 orang sempat berhasil dianggarkan di P-APBD. Namun dalam evaluasi Mendagri, hal itu tidak diperbolehkan untuk membayar TPG dan gaji ke-13 mereka,” ujar Sri Untari.
Menghadapi kendala tersebut, Komisi E kemudian mencari alternatif kebijakan agar tambahan kesejahteraan guru tetap dapat direalisasikan. Salah satu opsi yang didorong adalah pemberian TPP bagi guru negeri, dengan mengacu pada kebijakan serupa yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Upaya tersebut akhirnya mendapat persetujuan dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD. Alokasi TPP bagi guru SMA, SMK, dan SLB negeri kini telah disepakati masuk dalam postur APBD Jawa Timur. Skema ini juga direncanakan menjadi program berkelanjutan.
”Komisi E memperjuangkan agar seperti Jawa Barat, guru diberikan TPP. Alhamdulillah, TPP bagi guru SMA, SMK, dan SLB negeri ini sudah dianggarkan dan akan dianggarkan terus secara berkelanjutan, sehingga seluruh guru mendapatkan tambahan kesejahteraan,” imbuhnya.
Sri Untari mengapresiasi dukungan Banggar, TAPD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengakomodasi perjuangan tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan sekaligus menjadi penyemangat bagi para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.
”Tersenyumlah rekan-rekan guru se-Jawa Timur. Banggar dan TAPD telah menyetujuinya. Secercah harapan hadir di tengah kesulitan, mari bersyukur atas ikhtiar yang membuahkan hasil ini,” pungkasnya.(Djoko W)
