JAKARTA, Malangpariwara.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam.
Salah satu pembahasan yang mencuat adalah dinamika politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri ini muncul ketika polemik ijazah Gibran semakin berkembang dan mulai mendapat tekanan politik di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menjadi perhatian setelah MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Dinamika tersebut kemudian memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan atas polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut menjadi respons Gibran terhadap perdebatan mengenai riwayat pendidikan dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.(Djoko W)
