Fathol Arifin Dorong E-Retribusi 26 Pasar Malang, Blimbing dan Tawangmangu Jadi Prioritas

Berita3 views

Malangpariwara.com – Pembenahan 26 pasar tradisional di Kota Malang tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan fisik.

Transparansi pengelolaan retribusi, kepastian anggaran pemeliharaan, hingga percepatan revitalisasi pasar menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada 2027.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Fathol Arifin, mendorong penerapan sistem pembayaran retribusi elektronik atau *e-retribusi* di seluruh pasar tradisional pada 2027.

Digitalisasi tersebut dinilai penting untuk meminimalisir potensi kebocoran sekaligus memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat secara transparan dan akuntabel.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sukun itu, penerapan e-retribusi harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola 26 pasar yang berada di bawah pengelolaan Diskopindag Kota Malang.

“Pada 2027 kami mendorong seluruh pasar sudah menerapkan e-retribusi. Ini penting untuk meminimalisir kebocoran dan memastikan setiap penerimaan retribusi tercatat dengan baik. Pengelolaannya juga harus semakin transparan,” tegas Fathol.

Selain tata kelola, persoalan kondisi fisik pasar juga menjadi perhatian serius Komisi B. Dalam pembahasan rancangan RAPBD 2027, anggaran pemeliharaan 26 pasar yang semula hanya sekitar Rp600 juta dinilai belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan fasilitas.

Mulai dari atap bangunan bocor, drainase tersumbat, hingga genangan air masih menjadi persoalan di sejumlah pasar. Karena itu, Komisi B mendorong tambahan anggaran pemeliharaan sebesar Rp1,85 miliar kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Anggaran pemeliharaan 26 pasar awalnya hanya sekitar Rp600 juta. Kami mendorong tambahan Rp1,85 miliar karena masih banyak kerusakan yang perlu ditangani, mulai kebocoran atap hingga drainase yang tersumbat,” ungkapnya.

Fathol menegaskan, pemeliharaan tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi kegiatan rutin. Pemerintah harus memastikan fasilitas dasar pasar berfungsi dengan baik karena berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan pedagang, serta masyarakat yang berbelanja.

Pasar Blimbing Mendesak, Tawangmangu Disiapkan untuk Revitalisasi

Salah satu pasar yang mendapat perhatian khusus adalah Pasar Blimbing. Kondisinya dinilai sudah tidak layak sehingga membutuhkan penanganan segera, setidaknya melalui perbaikan fasilitas dasar.

Fathol meminta Pemkot Malang tidak menunggu rencana pembangunan besar untuk melakukan pembenahan. Perbaikan pagar pasar, misalnya, dinilai perlu segera dilakukan guna menunjang keamanan sekaligus memperbaiki estetika lingkungan pasar.

“Pasar Blimbing kondisinya sudah sangat tidak layak. Minimal sementara dilakukan perbaikan pagar untuk menunjang keamanan dan estetika pasar. Sambil berjalan, kita siapkan kemungkinan pembangunan menjadi pasar rakyat modern sesuai SNI,” ujarnya.

Sementara itu, revitalisasi Pasar Tawangmangu juga didorong agar masuk tahap persiapan yang lebih konkret. Komisi B mengusulkan anggaran sekitar Rp1,15 miliar untuk memenuhi kebutuhan dokumen teknis dan persyaratan pendukung pembangunan.

Dokumen tersebut meliputi kajian lingkungan, analisis dampak lalu lintas, survei sondir, Detail Engineering Design (DED), serta berbagai persyaratan teknis lainnya. Kelengkapan tersebut diperlukan agar Pemkot Malang memiliki kesiapan ketika mengajukan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat melalui APBN maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Fathol berharap seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada triwulan pertama 2027 sehingga proses pengajuan pembangunan tidak kembali tertunda.

“Kalau Pasar Tawangmangu direncanakan dibangun melalui APBN maupun KPBU, kewajiban Pemkot adalah segera memenuhi seluruh persyaratannya. Dokumen seperti DED dan persyaratan teknis lainnya harus dipersiapkan sejak sekarang agar rencana pembangunan tidak terkendala,” tandasnya.

Pasar Besar Terkendala Anggaran Rp2 Miliar

Perhatian Komisi B juga tertuju pada Pasar Besar Malang. Fathol menyebut sudah ada kesepakatan antara P3BM dan HIPAMA sejak 2025 terkait perbaikan sejumlah fasilitas, terutama gorong-gorong dan penanganan persoalan banjir.

Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut masih terkendala kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar yang belum terakomodasi dalam penganggaran.

Menurutnya, kesepakatan yang telah dibangun harus segera ditindaklanjuti. Pemkot Malang juga perlu membuka peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar persoalan infrastruktur Pasar Besar tidak terus berlarut-larut.

Untuk Pasar Belimbing, Komisi B turut mengusulkan anggaran sekitar Rp250 juta guna mendukung penataan dan perbaikan fasilitas.

Sedangkan terkait Pasar Gadang, Fathol menyampaikan bahwa data pedagang telah diserahkan kepada DPRD. Saat ini, mekanisme hibah untuk pembangunan fisik masih dalam pembahasan di Bagian Hukum Pemkot Malang. Ia berharap proses tersebut segera mendapatkan kepastian.

Evaluasi UMKM dan Tambahan Anggaran MCC

Di luar persoalan pasar, Fathol meminta Diskopindag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi pendaftaran merek produk. Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet pelaku UMKM.

Karena itu, ia mendorong survei terhadap pelaku usaha yang selama beberapa tahun terakhir menerima intervensi program Pemkot Malang.

“Harus ada survei untuk mengetahui apakah intervensi pemerintah selama ini benar-benar berdampak terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet UMKM. Jangan hanya menghitung berapa banyak pelatihan yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Komisi B juga menyoroti kebutuhan operasional Malang Creative Center (MCC), terutama untuk memenuhi pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, serta biaya pemeliharaan fasilitas.

Tambahan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk kebutuhan tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang.

Ingatkan Diskopindag Tidak Sekadar Copy Paste Anggaran

Fathol menegaskan, seluruh penyusunan anggaran Diskopindag 2027 harus berpijak pada evaluasi program dan kebutuhan riil di lapangan. Ia mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar mengulang kegiatan tahun sebelumnya tanpa mengukur efektivitas dan hasil pelaksanaannya.

Menurutnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran berikutnya lebih tepat sasaran.

“Jangan sampai penyusunan anggaran hanya copy paste. Evaluasi pelaksanaan 2025 dan 2026 harus menjadi dasar. Apalagi hampir setiap tahun masih ada sisa anggaran yang cukup besar,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penambahan kegiatan tidak harus selalu diikuti peningkatan total anggaran. Diskopindag perlu melakukan penyesuaian dan efisiensi dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Kalau ada tambahan usulan kegiatan, harus ada penyesuaian program. Jangan setiap kegiatan baru otomatis menambah anggaran. Harus dihitung kembali, mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa diefisienkan,” pungkas Fathol.(Djoko W)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *