Kemenko Bidang PMK RI Gelar Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Malang

MALANG – Lebih dari 200 mahasiswa/i berkumpul di Auditorium Widyaloka Universitas Brawijaya berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia Inklusif: Menuju Indonesia Inklusif Setara, Semartabat.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) yang mengimplementasikan Program Peduli.

Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan, Anwar Solihin dalam sambutannya mengatakan, “Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan gerakan inklusi sosial dan praktik baik dan mengajak para peserta untuk berperilaku inklusif dan lebih peduli terhadap kelompok termarginalkan sekaligus menggali potensi untuk memperluas gerakan inklusi sosial bersama dengan civitas akademika.”

Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Prof. Dr. Marjono sebagai tuan rumah mewakili Rektor Universitas Brawijaya mengatakan, “Kesempatan ini sangat membanggakan bagi Universitas Brawijaya dan menjadi bagian dari Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental karena hal ini sesuai dengan visi Universitas Brawijaya untuk menjadi universitas yang unggul, berstandar nasional dan berkontribusi pada pembangunan manusia.

Brawijaya terbuka untuk memberikan pelayanan kepada semua kelompok tanpa diskriminasi serta melakukan riset terkait kelompok yang termarginalkan dan tereksklusi.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK, Sonny Harry B Harmadi

”Sementara itu penanggungjawab Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, “Sesuai yang disampaikan Presiden, kita ingin pengembangan yang berkeadilan adanya SDM [Sumber Daya Manusia] yang unggul untuk Indonesia maju.
SDM unggul tidak hanya berpendidikan tinggi dan memiliki fisik yang sehat tetapi yang punya hati dan jiwa Indonesia”.

“Untuk apa pendidikan tinggi tetapi menjadi benih-benih perpecahan bangsa,” ungkapnya

Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Koordinasi Wilayah III, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si yang secara resmi membuka acara mengatakan “Menindaklanjuti program Revolusi Mental yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi mencanangkan program Nawa Bakti Satya.

Ada 9 program Jatim Sejahtera, termasuk salah satunya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk seluruh masyarakat miskin dan Disabilitas, lansia telantar, perempuan kepala keluarga rentan.”

Wali Kota Malang, Sutiaji, “Visi Malang menuju Malang bermartabat. Kita harus mempunyai kacamata jernih, pemerintah harus hadir. Sebagai contoh, anak-anak punk yang di kolong jembatan juga punya sisi kebaikan dan jangan memandang mereka jelek. Kita yang berjubah masih punya iri, dengki, dan menghasut dengan mengatakan mereka jelek. Pemerintah harus melihat kenapa mereka bisa sampai seperti itu agar SDM maju dan tidak ada diskualitas kebijakan. Tuhan tidak pernah mendiskreditkan hambanya,” ujarnya.

Para mahasiswa antusias mengikuti jalannya acara. Sebelum sesi kuliah umum dimulai, para peserta penuh semangat mengikuti flashmob Pandu Inklusi Nusantara (PINTAR). Setelah sesi kuliah umum, para peserta masuk dalam kelas-kelas tematik. Terdapat lima kelas tematik untuk pendalaman isu, yaitu: Anak dari Pekerja Migran: Jangan Jadikan Mereka Yatim Piatu Sosial; Berikan Kesempatan Kedua pada Anak dan Remaja Korban Eksploitasi Seksual Komersial; Anak yang Menjalani Pidana Penjara: Menyemai Prestasi di Jalan Bali; Memangkas Galau Disabilitas dalam Pembangunan di Situbondo; dan Agama Minoritas: Indonesia Rumah Bersama.

Melalui acara ini diharapkan anak muda dapat menjadi agen perubahan dan ikut serta dalam gerakan inklusi sosial.

Harapan ini diperkuat dengan pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK, Sonny Harry B Harmadi yang mengatakan, “Hari ini kami mengadakan acara di Universitas Brawijaya dengan harapan para dosen, mahasiswa, dan civitas akademika untuk bisa menjadi agen perubahan.”

Inklusi sosial berarti tidak ada yang ditinggalkan, termasuk mereka dengan latar belakang yang berbeda. Kontribusi dan dukungan masyarakat agar tidak mendiskriminasi dan menstigma kelompok komunitas tertentu sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, setara semartabat. (*) ( JKW )