Jelang Ramadhan Ketua DPRD Kota Malang Bersama Komisi B Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Aman

Jumat, 14 Februari 2025

Malangpariwara.com – Memastikan stok elpiji terpenuhi menjelang Ramadan 2025, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita didampingi para Anggota Komisi B DPRD Kota Malang meninjau PT Pertamina Fuel Terminal Malang di Jalan Halmehera serta sidak ke Agen LPG PT Ilham Berkah Jaya Kota Malang, Jumat (14/2/2025).

Menurut penjelasan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengunjungi PT Pertamina Fuel Terminal Malang di Jalan Halmehera untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang bertanggung jawab atas pasokan dan distribusi. Karena sempat terjadi kelangkaan Elpiji 3 Kg di pangkalan.

Amithya Ratnanggani mengatakan, kunjungan ke Pertamina merupakan tindak lanjut dari suara rakyat yang mengeluh kelangkaan elpiji 3 kg beberapa waktu lalu.

Amithya menjelaskan, dirinya mendapat keluhan dari masyarakat Kecamatan Kedungkandang terkait kelangkaan elpiji 3 kg.

“Yang jelas kami mengkoordinasikan hasil temuan sepekan lalu berkaitan dengan distribusi elpiji 3 kg di Kota Malang. Temuan kami di satu kecamatan itu, ada yang harus lintas kelurahan. Itu berlangsung dua sampai tiga hari. Sampai hari ini, sudah lancar kembali,” ujar Amithya, Jumat (14/2/2025).

Amithya mengatakan, saat ini memang tidak ada kendala yang muncul kembali seperti beberapa hari lalu.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Pertamina, Amithya cukup yakin pasokan akan terpenuhi.

Dalam temuan sebelumnya, laporan yang masuk adalah terjadinya kekosongan pasokan sehingga warga sulit mendapatkan elpiji 3 kg.

“Memang sempat kosong di pangkalan dan di pengecer sulit sehingga harus lintas kelurahan. Temuan kami di Kedungkandang. Kami juga sempat dijelaskan kondisi Kota Malang oleh Pertamina. Ya waktu awal-awal itu, stoknya tidak ada, kosong. Sempat kosong di satu pangkalan yang menjadi temuan kami,” katanya.

Legislatif meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan melakukan pengawasan secara berkala mengenai pasokan elpiji 3 Kg ini.

Amithya juga meminta kerja sama warga jika menemukan peristiwa kelangkaan, bisa memberikan informasi kepada dewan.

“Kami akan pantau terus. Dalam satu tahun ini dinamika akan banyak faktor. Kami akan pantau dengan Komisi B. Kami memastikan bersama agar stok cukup. Segera melaporkan apabila ada lokasi yang mulai sulit,” tegas Amithya.

Usai pertemuan dengan Dewan, ditemui wartawan di Fuel Terminal Malang di Jalan Halmehera, Choerul Sales Branch Manager Gas Malang PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjelaskan, pada 2024 jatah untuk Kota Malang sebanyak 35.053 metrik ton. Sedangkan tahun 2025, jumlahnya turun.

Choerul mengatakan, penurunan ini juga merupakan dampak efisiensi yang diterapkan pemerintah.

Pada tahun 2025 jumlah pasokan yang diterima menjadi 34.478 metrik ton.

“Pada 2024, pasokan kami 35.053 metrik ton. Seiring efisiensi ada penurunan menjadi 34.478. Per hari ada 114 metrik ton yang disalurkan. Sampai 12 Februari ada 4.047 metrik ton,” ujar Choerul di dampingi Vina Humas Pertamina.

Pertamina mengaku kesulitan mengendalikan elpiji 3 kg di level bawah. Karena masih ditemukan beberapa pelaku usaha menggunakan elpiji 3 kg yang seyogianya tidak boleh digunakan.

“Kondisi itu menjadi salah satu penyebab mengapa distribusi elpiji 3 kg yang merupakan pasokan subsidi tidak tepat sasaran,” katanya.

Pertamina juga akan menambah pasokan hingga 4 persen jelang Lebaran. Kebijakan itu akan diterapkan dengan konsekuensi terjadi defisit di akhir tahun.

Pertamina berharap, pemangku kebijakan daerah bisa melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat bawah agar penyaluran gas subsidi bisa tepat sasaran.

“Kota Malang Butuh Regulasi agar Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran, DPRD, perlu kajian,” tukas Choerul.

Pertamina berharap, pemangku kebijakan daerah bisa melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat bawah agar penyaluran gas subsidi bisa tepat sasaran.

“Menjelang Lebaran ada tambahan 4 persen. Jelang akhir tahun ada defisit kuota, itu menjadi konsekuensinya. Atau bisa dilakukan kegiatan lain seperti monev ke sektor yang tidak tepat menggunakan elpiji 3 kg,” imbuh Choerul.

Saat ini, Pertamina telah menerapkan aturan penggunaan KTP elektronik untuk pembelian di level bawah. Aturan ini diberlakukan agar gas subsidi tepat sasaran. (Djoko W)
(ADV)