Malangpariwara.com – Eskalasi ketegangan konflik antara Iran dan Amerika Serikat dinilai tak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi peta geopolitik global, termasuk posisi Indonesia.
Hal itu disampaikan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int.
Menurutnya, dinamika terbaru perlu dibaca bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Di mana Amerika Serikat menjadi salah satu pemimpin utama. Situasi ini dinilai menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup sensitif.
“Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” ujarnya.
Dampak Tergabungnya Indonesia dalam BoP
Abdullah menjelaskan, jika Indonesia dianggap condong ke salah satu blok kekuatan, maka relasi dengan blok lain berpotensi mengalami gesekan.
Dampaknya bisa berupa hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.
Sebaliknya, jika terlalu berhati-hati atau ambigu, posisi Indonesia sebagai negara middle power juga dapat dipertanyakan.
“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.
Tak hanya di level global, Abdullah menilai ketegangan ini juga berimbas pada kondisi domestik.
Jika konflik memicu gangguan stabilitas energi dunia, kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok berpotensi terjadi, dan efeknya langsung dirasakan masyarakat.
“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelasnya.
Dalam jangka menengah, lonjakan subsidi energi juga bisa menekan fiskal negara.
Abdullah mengingatkan, sektor pendidikan seperti beasiswa dan program pengembangan mahasiswa berpotensi terdampak apabila beban anggaran meningkat signifikan.
Framing Perang
Selain aspek ekonomi, ia juga menyoroti cara konflik ini dibingkai di ruang publik internasional.
Menurutnya, perang kerap digambarkan sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat.
Padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.
“Perang ini sudah diframing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” paparnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut merasa memiliki legitimasi melakukan serangan balasan.
Termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut.
Pentingnya Pemahaman Publik
Dalam situasi seperti ini, Abdullah menekankan pentingnya peran kampus, dosen, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik.
Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis dinilai berisiko memicu polarisasi hingga menghidupkan kembali pemikiran ekstrem.
“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.
Melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian berkelanjutan, UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data serta analisis ilmiah dalam merespons isu global.
Abdullah menegaskan, tantangan utama Indonesia bukan sekadar memilih sikap, melainkan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif di tengah tekanan geopolitik.
“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.
Diskusi ini kembali menegaskan peran kampus sebagai ruang intelektual yang tak hanya membedah isu global secara kritis.
Tetapi juga mengaitkannya dengan kepentingan nasional dan dampaknya bagi masyarakat luas. (Djoko W).
