Malangpariwara.com – Kebijakan Beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora mendapat perhatian serius dari Akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si.
Ia menilai, polemik yang mencuat ke ruang publik tidak bisa dipandang sekadar sebagai kebijakan teknis pendidikan. Melainkan cerminan arah pembangunan nasional yang tengah dipertaruhkan.
Dalam keterangannya kepada Tim Humas UMM pada 2 Maret lalu, Wahyudi menyebut dinamika seputar LPDP sebagai fenomena sosial yang mengindikasikan perlunya pembenahan.
Terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyoroti fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama menempuh studi di luar negeri justru memilih menetap di sana dan perlahan menjauh dari ikatan kebangsaan.
“Peristiwa itu menjadi evidence sosial bahwa ada yang perlu dibenahi. Ini bukan sekadar persoalan individu. Tetapi menunjukkan bahwa orientasi pembangunan dan penguatan nasionalisme kita belum sepenuhnya kokoh,” ujarnya.
Dijunjungnya Ilmu Eksakta Dibanding Ilmu Sosial
Menurutnya, prioritas terhadap STEM lahir dari paradigma lama yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.
Sementara ilmu sosial-humaniora dianggap sebagai pelengkap.
Padahal, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kemajuan tidak hanya diukur dari angka dan inovasi teknologi.
Tetapi juga dari terbentuknya etika publik, kesadaran kolektif, serta kohesi sosial yang menopang keberlanjutan bangsa.
Ia menegaskan bahwa dikotomi antara eksakta dan sosial perlu diakhiri.
Ilmu sosial-humaniora, katanya, berperan penting dalam mengasah kepekaan nurani serta membangun keseimbangan antara rasionalitas, iman, dan nilai kemanusiaan.
“Manusia tidak cukup hanya cerdas secara teknis, tetapi juga harus matang secara moral,” tegasnya.
Arah Pembangunan Indonesia
Wahyudi juga mengaitkan arah pembangunan Indonesia dengan arus global sejak era Millennium Development Goals hingga Sustainable Development Goals.
Ia menilai kebijakan nasional kerap selaras dengan prioritas lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank.
Di mana secara tidak langsung memengaruhi strategi penyiapan sumber daya manusia berbasis kebutuhan pasar global.
Menurutnya, jika tidak berhati-hati, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut arus pemikiran global tanpa merumuskan arah sendiri.
Dampaknya, struktur sosial bisa semakin timpang karena akses pendidikan unggul dan jejaring internasional cenderung dinikmati kelompok tertentu.
Sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar.
Ia juga mengingatkan bahaya lahirnya generasi teknokratik yang kaku apabila dominasi STEM tidak diimbangi perspektif humanistik.
Wahyudi merujuk pada positivisme Auguste Comte yang terlalu menekankan rasionalitas empiris. Menurutnya, pendekatan yang terlalu positivistik dapat mengikis sensitivitas kemanusiaan.
Sebagai solusi, ia mendorong negara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai melalui paradigma profetik yang diperkenalkan Kuntowijoyo.
Pembangunan, katanya, tidak cukup berhenti pada strategi dan target pertumbuhan, tetapi harus menyentuh keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan martabat manusia.
Di akhir pernyataannya, Wahyudi menekankan bahwa kebijakan LPDP dan pendidikan nasional semestinya tidak terjebak pada logika angka semata.
Tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan berisiko melahirkan generasi yang unggul secara teknis namun miskin empati.
Padahal tujuan sejati pembangunan adalah memerdekakan dan memartabatkan manusia Indonesia secara utuh. (Djoko W)
