JAKARTA, MALANGPARIWARA.COM — Di tengah dinamika politik dan keamanan nasional, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia menyatakan dukungan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
LPKAN menilai Polri masih menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan kejahatan digital, pelayanan publik hingga pengamanan berbagai agenda strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia Abdul Rasyid menyusul munculnya polemik mengenai isu pergantian Kapolri.
Menurut dia, penegasan pemerintah bahwa tidak ada Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri menjadi penting agar isu tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang mengganggu stabilitas institusi.
“Stabilitas kepemimpinan adalah kunci. Di tengah tantangan geopolitik, ekonomi, dan digital, Polri harus fokus 100 persen pada tugas pokok. Kami mengapresiasi Mensesneg yang cepat meluruskan polemik agar tidak menjadi bola liar,” ujar Abdul Rasyid di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut LPKAN, pemantauan terhadap kinerja kepolisian sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 menunjukkan sejumlah perkembangan positif.
Dalam penegakan hukum, misalnya, Bareskrim Polri dinilai aktif membongkar berbagai jaringan kejahatan, mulai dari narkoba internasional, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kejahatan perbankan.
LPKAN juga menyoroti penanganan sejumlah perkara korupsi dan gratifikasi yang dilakukan Polri melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di internal kepolisian, Divisi Propam disebut terus memperkuat pengawasan terhadap anggota.
Tindakan tegas terhadap oknum anggota yang terlibat pelanggaran, termasuk kasus narkoba, dinilai menunjukkan upaya menerapkan prinsip zero tolerance.
Kejahatan Digital Jadi Tantangan Baru
Perkembangan teknologi juga membuat pola kejahatan semakin kompleks. LPKAN menilai Polri telah merespons tantangan tersebut melalui penguatan Direktorat Siber Bareskrim dan Satgas Judi Online.
Penindakan terhadap judi online, penipuan digital, investasi bodong hingga penyalahgunaan teknologi deepfake disebut menjadi bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat di ruang digital.
“Ini menjadi pekerjaan besar bangsa yang harus direspons cepat. Kejahatan digital berkembang sangat cepat dan Polri harus terus beradaptasi,” kata Abdul Rasyid.
Pada sektor pelayanan publik, LPKAN memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi digital kepolisian.
Layanan seperti Samsat Digital Nasional, SKCK Online, E-Tilang dan SPKT terintegrasi dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus memangkas rantai birokrasi.
Pendekatan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat juga dinilai terlihat melalui program Polisi RW, Polisi Masuk Sekolah serta berbagai kegiatan bakti kesehatan.
“Dari data yang kami himpun, kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif. Ini harus dijaga dengan kerja nyata, bukan hanya narasi,” tegasnya.
LPKAN Minta Polri Jangan Berpuas Diri
Meski memberikan dukungan, LPKAN mengingatkan Polri agar tidak berpuas diri. Sejumlah pekerjaan rumah dinilai masih harus diselesaikan untuk memastikan agenda reformasi kepolisian berjalan konsisten.
LPKAN mendorong penguatan reformasi kultural melalui budaya integritas, penolakan terhadap suap serta pengawasan berjenjang mulai dari tingkat pimpinan hingga Bhabinkamtibmas.
Transformasi digital juga diminta dipercepat, terutama dengan menambah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang siber, forensik digital dan kecerdasan buatan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat harus terus diperkuat. LPKAN meminta kanal pengaduan dibuat semakin mudah diakses dan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat serta terukur.
Yang tak kalah penting, LPKAN mengingatkan agar Polri menjaga netralitas dan tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.
“DPP LPKAN Indonesia mendukung penuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kami percaya beliau adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Polri bertransformasi menjadi institusi yang Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan,” pungkas Abdul Rasyid.
LPKAN menyatakan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, edukasi publik, advokasi dan riset kebijakan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur negara.
Lembaga tersebut juga menyatakan siap menjadi mitra strategis Polri dalam penguatan Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Djoko W)
