MALANG, MALANGPARIWARA.COM – Kemandirian penyandang disabilitas di Jawa Timur tak cukup dibangun melalui pelatihan dan pameran kreativitas.
Akses nyata ke dunia kerja menjadi kunci, karena itu DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim didorong segera memformalkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan pemerintah dan sektor swasta membuka ruang kerja bagi penyandang disabilitas.
Dorongan tersebut disampaikan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di SLB Kota Malang.
Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kreativitas, keterampilan dan potensi ekonomi yang layak mendapatkan dukungan serius.
“Kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus harus kita apresiasi dan diberikan dukungan,” ujar Sri Untari.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan. Kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan penyandang disabilitas berkembang secara mandiri, termasuk memastikan mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam pekerjaan.
Komitmen itu salah satunya diwujudkan melalui rencana penguatan regulasi tentang perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur.
Sri Untari menyebut salah satu poin penting yang akan diperkuat adalah pembentukan Komisi Disabilitas.
Lembaga tersebut nantinya memiliki fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk pelaksanaan kewajiban kuota tenaga kerja.
Dalam sektor pemerintahan, kuota minimal 2 persen dari total formasi diarahkan untuk penyandang disabilitas, baik pada skema ASN, PPPK maupun PKWT.
Sementara sektor swasta diwajibkan menyerap sedikitnya 1 persen tenaga kerja penyandang disabilitas dari total karyawan perusahaan.
“Payung hukum ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara agar penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki potensi mandiri, mendapatkan hak yang setara di dunia kerja dan kepastian ekonomi demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Kreativitas Siswa SLB Jadi Bukti Potensi
Semangat menuju kemandirian tersebut terlihat dalam pameran karya siswa SLB se-Malang Raya yang mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan.
Berbagai SLB negeri maupun swasta memamerkan produk hasil kreativitas siswa, mulai jamu tradisional, kuliner, kerajinan tangan, produk griya kayu hingga sayuran segar dari program Sekolah Ketahanan Pangan (SIKAP).
Pameran itu sekaligus menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik maupun intelektual tidak otomatis menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkarya dan menghasilkan produk bernilai ekonomi.
Sebagai simbol pelestarian budaya lokal, para tamu undangan juga menerima suvenir berupa topeng khas Malang yang dibuat oleh siswa penyandang disabilitas.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala MKKS Kabupaten Malang dan sejumlah tokoh masyarakat.
Di balik konsistensi pembinaan terhadap para siswa, terdapat pasangan Joko Rendy dan Maria Karmelia yang aktif mendampingi siswa dalam mengembangkan kreativitas mereka, termasuk melalui ruang ekspresi di Pasar Seni Lowokwaru.
Dukungan terhadap kreativitas penyandang disabilitas juga datang dari Matthew, sutradara sekaligus penulis skenario film.
Ia mengapresiasi ruang ekspresi tersebut dan berencana menggarap proyek film yang mengangkat kehidupan penyandang disabilitas di Malang.
Suasana semakin semarak ketika siswa tunarungu, tunawicara hingga penyandang Down syndrome tampil menari dengan penuh percaya diri.
Penampilan tersebut dipandu seorang mahasiswa penyandang disabilitas fisik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang bertindak sebagai pembawa acara.
Bagi Sri Untari, berbagai karya dan penampilan tersebut menjadi pesan kuat bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok yang harus dibantu. Mereka memiliki potensi untuk menjadi sumber daya manusia produktif apabila negara, dunia usaha dan masyarakat memberikan akses serta kesempatan yang setara.(Djoko W)
