SURAKARTA, MALANGPARIWARA.COM – Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah kota untuk menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
Pesan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Wahyu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komwil IV APEKSI. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan program kerja nasional dan wilayah sekaligus merumuskan agenda strategis pemerintah kota yang perlu diperjuangkan ke tingkat pusat.
Menurut Wahyu, Komwil IV yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara siap mendukung agenda prioritas APEKSI.
Penguatan otonomi daerah, digitalisasi pelayanan publik, hingga kerja sama antarkota dinilai menjadi agenda penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, penataan kota berkelanjutan, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
Raker gabungan juga mengevaluasi program kerja 2026 serta menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan APEKSI kepada pemerintah pusat.
Transformasi digital pemerintahan, kemiskinan perkotaan, perubahan iklim, hingga penguatan fiskal daerah menjadi bagian dari pembahasan.
Wahyu menilai kekuatan APEKSI terletak pada kemampuan pemerintah kota untuk menyatukan kepentingan daerah dan menyampaikannya sebagai agenda bersama. Karena itu, kolaborasi lintas komwil harus diperkuat agar APEKSI mampu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan.
“Kolaborasi antar komwil menjadi kunci agar berbagai persoalan kota tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menilai persoalan pemerintah kota saat ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis. Diperlukan dialog yang kuat dan kemauan politik agar rekomendasi daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional.
Alwis memaparkan sejumlah hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi arah bersama pemerintah kota se-Indonesia. Di antaranya reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
APEKSI juga mendorong kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, serta advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan anggaran daerah.
Dalam pembangunan inklusif, perhatian diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan peran generasi muda.
Alwis juga mengungkap lima isu utama dalam Dialog Kota Tangguh, yakni sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH), keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD), kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan, serta sinkronisasi tata ruang, lingkungan, dan investasi.
Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan melalui forum “Wali Kota Jumpa Media” untuk memperkuat komunikasi sekaligus mengawal implementasi hasil rapat di masing-masing wilayah.
Bagi Kota Malang, keterlibatan Wahyu dalam forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional sekaligus memperkuat posisi Malang dalam jejaring pemerintah kota se-Indonesia.(Djoko W)
