MALANGPARIWARA.COM –
Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Namun, bagi Wahyu, penghargaan tersebut bukan garis akhir. Justru, predikat WBBM harus menjadi tolok ukur baru bagi Pemerintah Kota Malang untuk memastikan pelayanan publik benar-benar semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif.
Pesan itu disampaikan Wahyu saat memimpin Apel ASN Pemerintah Kota Malang di halaman Balai Kota Malang, Senin (7/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menyerahkan piagam penghargaan WBBM kepada Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, M.M.
Menurut Wahyu, keberhasilan Dispendukcapil meraih WBBM menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada perubahan administrasi maupun pemenuhan indikator.
Ada tuntutan yang lebih besar, yakni menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Predikat WBBM ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kota Malang terus berjalan dan memberikan hasil nyata. Pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wahyu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dispendukcapil yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia meminta capaian tersebut tidak membuat jajaran Dispendukcapil berhenti berbenah. Sebaliknya, predikat WBBM harus menjadi energi untuk mempertahankan standar yang sudah dicapai sekaligus melahirkan inovasi baru.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dispendukcapil Kota Malang atas dedikasi dan kerja kerasnya. Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wahyu mendorong agar keberhasilan Dispendukcapil tidak berhenti sebagai prestasi satu perangkat daerah.
Praktik baik dalam membangun birokrasi bersih dan pelayanan berkualitas harus ditularkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Ia meminta setiap perangkat daerah mulai melihat pelayanan publik dari perspektif masyarakat. Artinya, ukuran keberhasilan bukan semata terselesaikannya pekerjaan administratif, melainkan seberapa mudah warga memperoleh layanan dan seberapa cepat kebutuhan mereka ditangani.
“Semangat dan komitmen Dispendukcapil ini patut menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Capaian ini bukan hanya prestasi satu perangkat daerah, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Wahyu menegaskan, budaya kerja berintegritas harus berjalan beriringan dengan profesionalitas aparatur.
Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah terus melakukan evaluasi, memperbaiki pola kerja, dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan warga.
Sebab, menurutnya, penghargaan birokrasi tidak boleh berhenti menjadi simbol di atas kertas.
Predikat tersebut harus dibuktikan melalui pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan layanan pemerintah.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(Djoko W)
