SURABAYA, MALANGPARIWARA.COM – Kampung Pancasila kembali digerakkan di Kota Surabaya. Bukan sekadar lomba antar wilayah, program ini diarahkan menjadi ruang warga untuk menghidupkan kembali gotong royong, kepedulian sosial, toleransi hingga kemandirian di tingkat kampung.
Lomba Kampung Pancasila 2026 telah diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan melibatkan 1.360 RW. Pemerintah kota mendorong warga tidak hanya menjadi peserta, tetapi ikut mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Kampung Pancasila diharapkan mampu mengembalikan semangat kebersamaan yang menjadi kekuatan masyarakat Surabaya.
“Dengan kembali kepada Kampung Pancasila ini, saya berharap gotong royong, saling tolong-menolong dan saling menjaga dilakukan di Kota Surabaya,” kata Eri usai peluncuran Lomba Kampung Pancasila di Balai Kota Surabaya.
Program tersebut mendapat apresiasi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia.
Menurutnya, Kampung Pancasila memiliki makna lebih luas karena menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Saat bertemu Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Ning Lia menilai keberlangsungan bangsa tidak cukup hanya ditopang oleh institusi negara. Kekuatan masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial.
“Kampung Pancasila merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap Surabaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghidupkan nilai Pancasila di tingkat masyarakat,” ujar senator asal Surabaya tersebut.
Menurut Ning Lia, Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai simbol kenegaraan maupun materi pendidikan kewarganegaraan.
Nilai tersebut justru diuji dalam kehidupan sehari-hari: ketika warga membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, menguatkan ekonomi lokal dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Di sinilah Kampung Pancasila menjadi penting.
Program tersebut mempertemukan kebijakan pemerintah dengan partisipasi langsung masyarakat. Pemerintah menyediakan ruang dan kebijakan, sementara warga menentukan seberapa jauh ruang itu dihidupkan melalui keterlibatan nyata.
Ning Lia mengaitkan hal itu dengan konsep civil society, yakni kekuatan masyarakat di luar struktur pemerintahan yang ikut menjaga kehidupan sosial tetap berjalan.
“Ketika warga terbiasa saling membantu, muncul solidaritas. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, kepercayaan dapat tumbuh. Dan ketika negara mampu hadir melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya, hubungan antara negara dan masyarakat menjadi semakin kuat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlangsungan bangsa tidak hanya berbicara mengenai kondisi hari ini. Pendidikan berkualitas, demokrasi yang sehat dan kesepakatan publik mengenai arah pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan memiliki kesinambungan antargenerasi.
Dalam konteks tersebut, Ning Lia menilai public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menjadi salah satu modal penting.
Kepercayaan itu, menurutnya, tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebijakan dan tindakan pemerintah yang konsisten serta benar-benar dirasakan masyarakat.
“Benang merahnya adalah hubungan timbal balik. Pemerintah membutuhkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir dan bekerja. Di antara keduanya terdapat ruang sosial yang disebut civil society. Dan Kampung Pancasila dapat menjadi salah satu ruang tersebut,” tegas Ning Lia.
Dengan melibatkan 1.360 RW, Kampung Pancasila kini tidak sekadar menjadi agenda seremonial.
Program itu menjadi ruang untuk menguji sejauh mana nilai gotong royong, toleransi dan kepedulian sosial benar-benar hidup di tengah masyarakat Surabaya.(Djoko W)
