SURABAYA, Malangpariwara.com – Universitas Airlangga (Unair) bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak mahasiswa lebih berani menguji gagasan, menyuarakan aspirasi daerah, dan terlibat aktif dalam mengawal demokrasi.
Ajakan itu mengemuka dalam seminar DPD Goes to Campus di Ruang Bima Suci, Airlangga Convention Center (ACC), Kamis (15/10/2026).
Mengusung tema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, forum tersebut menjadi ruang dialog bagi civitas akademika untuk memahami peran DPD RI sekaligus memperkuat kesadaran politik generasi muda.
Mahasiswa didorong tidak memandang politik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, keterlibatan politik perlu dibangun melalui pemikiran kritis, argumentasi berbasis data, serta gagasan konstruktif yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Unair, Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membuka ruang pertukaran gagasan secara terbuka dan akademis.
Menurutnya, berpikir kritis bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, memeriksa informasi secara cermat, melihat persoalan dari berbagai perspektif, dan menyusun argumentasi berdasarkan data yang akurat.
“Berpikir kritis itu bukan sekadar mencari apa yang salah, melainkan mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, memeriksa informasi secara cermat, memahami persoalan dari berbagai perspektif, serta membangun argumentasi berbasis data yang akurat,” tegas Prof. Koko.
Ia meminta mahasiswa tidak sekadar menjadi pendengar dalam forum tersebut. Kesempatan berdialog dengan wakil lembaga negara, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus menguji gagasan secara kritis.
“Jangan hanya datang untuk mendengarkan. Gunakan kesempatan ini untuk memahami, bertanya, dan menguji gagasan dari sudut pandang yang lebih luas,” ujarnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu menambahkan, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja lembaga negara, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Mahasiswa yang kelak berkiprah di pemerintahan, legislatif, maupun dunia profesional tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami persoalan publik dan berpartisipasi secara bertanggung jawab.
“Demokrasi tak hanya ditentukan lembaga negara, tetapi juga kualitas masyarakatnya. Apa pun profesi yang dipilih nanti, kemampuan memahami masyarakat dan berpartisipasi secara bertanggung jawab adalah bekal utama,” tuturnya.
Lia Istifhama: Politik Harus Berbasis Gagasan dan Integritas
Sementara itu, anggota DPD RI asal Jawa Timur sekaligus alumni Unair, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik yang sehat dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Ia menjelaskan, keberadaan DPD RI merupakan bagian dari upaya menghadirkan keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lembaga tersebut juga membuka ruang bagi putra-putri daerah untuk berkiprah melalui jalur perseorangan, tanpa harus menjadi representasi partai politik.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat konstruktif, bukan destruktif,” jelas Lia.
Menurutnya, politik tidak seharusnya berhenti pada perebutan kekuasaan atau adu retorika. Politik perlu dijalankan sebagai seni mengelola kepentingan dan merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Lia merangkumnya dalam empat pilar, yakni Strategy, Equity, Nation, dan Integrity. Strategi yang matang, keadilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, orientasi terhadap masa depan bangsa, serta integritas menjadi prinsip penting dalam membangun politik yang berkualitas.
“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Lia juga mengajak mahasiswa Unair, yang dikenal sebagai Ksatria Airlangga, agar tidak ragu menyampaikan kritik dan gagasan mengenai persoalan daerah.
Aspirasi mahasiswa dinilai penting sebagai masukan dalam mengawal kebijakan otonomi daerah dan memperjuangkan distribusi keuangan yang adil.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” tandasnya.
Melalui DPD Goes to Campus, dialog antara perguruan tinggi dan lembaga negara diharapkan tidak berhenti sebagai forum sosialisasi.
Keterlibatan mahasiswa dalam menguji kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan menawarkan solusi menjadi bagian penting untuk menjaga demokrasi tetap kritis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.(Djoko W)
