Malangpariwara.com – Pertumbuhan investasi di Jawa Timur perlu berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, sekaligus membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Lia menyusul pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, menjaga kondusivitas daerah tidak cukup hanya dengan memastikan keamanan. Pemerintah dan aparat juga perlu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, penegakan hukum yang konsisten, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lia, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor yang diperhitungkan pelaku usaha dalam menentukan rencana investasi. Namun, manfaat pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, investasi tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang sehat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga diperlukan agar aktivitas ekonomi berkembang tanpa mengabaikan kondisi sosial di sekitarnya.
Ruang Aspirasi Harus Tetap Terbuka
Lia mengingatkan, upaya menjaga stabilitas daerah perlu diimbangi dengan ruang dialog yang memadai bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa. Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan ditangani melalui komunikasi yang konstruktif.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Menurut dia, komunikasi yang terpelihara dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mengantisipasi persoalan sosial sebelum berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menangani setiap persoalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pendekatan ini dinilai penting agar stabilitas keamanan tidak dimaknai sebatas ketiadaan gangguan, tetapi juga tercermin dalam hubungan yang baik antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
Keamanan dan Kesejahteraan Berjalan Beriringan
Lia berharap koordinasi Pemprov Jatim dan Polda Jatim terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kehidupan demokrasi. Menurutnya, keamanan yang terjaga dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha, pendidikan, dan aktivitas sosial, sementara komunikasi yang terbuka membantu memelihara kepercayaan masyarakat.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan Gubernur Khofifah dan Kapolda Jatim tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.( Djoko W )
