MALANG, Malangpariwara.com – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Ayyub Rahman di Kota Malang memasuki babak baru.
Melalui kuasa hukumnya, Ayyub mengajukan pengaduan masyarakat kepada Kapolresta Malang dengan mempersoalkan dugaan tindakan seksual tanpa persetujuan sekaligus keberatan atas pemberitaan yang dinilai menyudutkan dirinya.
Pengaduan tersebut disampaikan Law Firm Sahlan Azwar & Partners melalui surat Nomor 133/PEN/SA&P/XI/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat itu ditujukan kepada Kapolresta Malang Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi Sukarno.
Sahlan, S.H., S.Pd., M.H., selaku kuasa hukum Ayyub, mengatakan pengaduan tersebut merupakan langkah untuk menyampaikan versi kejadian berdasarkan keterangan kliennya.
Pihaknya meminta kepolisian memeriksa seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, bukan hanya berangkat dari satu sudut pandang.
“Kami ingin persoalan ini dilihat secara utuh dan objektif. Klien kami memiliki keterangan dan versi kejadian yang perlu didengar serta diperiksa oleh aparat penegak hukum. Karena itu, kami menempuh langkah hukum dengan menyampaikan pengaduan kepada Kapolresta Malang,” ujar Sahlan.
Berawal dari TikTok, Berujung Pertemuan di Malang
Dalam dokumen pengaduan, Sahlan menguraikan perkenalan Ayyub dengan seorang perempuan berinisial ARP yang bermula melalui media sosial TikTok. Komunikasi keduanya kemudian berlanjut melalui WhatsApp hingga sepakat bertemu pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Pertemuan berlangsung di sebuah kedai kopi di sekitar kawasan Universitas Negeri Malang (UM). Setelah berbincang, keduanya melanjutkan perjalanan berkeliling Kota Malang menggunakan sepeda motor.
Pada malam harinya, keduanya mendatangi sebuah penginapan untuk menanyakan ketersediaan kamar. Berdasarkan kronologi versi Ayyub dalam pengaduan, setelah mengetahui kamar masih tersedia, keduanya sepakat menginap bersama.
Setelah menyelesaikan administrasi, mereka menerima kunci kamar dan menuju lantai dua. Di dalam kamar, keduanya disebut sempat berbaring berdampingan sambil berbincang mengenai aktivitas perkuliahan.
Namun, menurut pengakuan Ayyub yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, situasi kemudian berubah ketika terjadi tindakan seksual yang disebut tidak dikehendakinya.
Ayyub mengaku mengalami sentuhan fisik pada bagian sensitif tubuh tanpa persetujuan. Dokumen pengaduan juga menguraikan dugaan tindakan tersebut terjadi sebanyak dua kali.
Sahlan menegaskan, keterangan tersebut perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan terhadap para pihak dan alat bukti yang relevan.
“Kami tidak ingin membangun kesimpulan sendiri. Biarkan seluruh fakta diuji melalui proses hukum. Keterangan klien kami juga harus mendapatkan ruang untuk diperiksa dan dibandingkan dengan keterangan pihak lainnya,” tegasnya.
Minta Rangkaian Kejadian di Penginapan Diperiksa
Tidak hanya peristiwa di dalam kamar, pihak Ayyub juga meminta penyidik menelusuri kejadian setelahnya.
Dalam laporan pengaduan disebutkan, Ayyub sempat keluar kamar. Ketika kembali, ia mengaku mendapati sejumlah teman perempuan ARP telah berada di lokasi.
Menurut versi yang disampaikan pihak Ayyub, sejumlah orang tersebut kemudian memaksanya untuk dibawa ke kantor polisi. Situasi itu disebut membuat kliennya merasa takut.
Kuasa hukum menilai kejadian setelah peristiwa di kamar juga penting untuk ditelusuri agar penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.
“Kami meminta seluruh rangkaian peristiwa diperiksa, termasuk kejadian setelahnya, kedatangan sejumlah orang, hingga bagaimana klien kami kemudian dibawa ke kantor polisi. Jangan sampai ada bagian peristiwa yang terlewat,” kata Sahlan.
Persoalkan Pemberitaan dan Dugaan Pencemaran Nama Baik
Selain mengadukan dugaan tindakan seksual tanpa persetujuan, pihak Ayyub juga mempersoalkan pemberitaan mengenai kasus tersebut.
Sahlan menilai sejumlah pemberitaan yang beredar berpotensi membentuk opini negatif dan menyudutkan! kliennya, sementara perkara masih dalam proses hukum.
Pihaknya mengacu pada Pasal 433 a,!!yat (1) KUHP mengenai dugaan pencemaran nama baik. Sementara terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual, kuasa hukum merujuk Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
“Kami menghormati kebebasan pers. Namun, pemberitaan mengenai perkara yang masih berjalan harus tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah. Klien kami juga memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan berkembang menjadi penghakiman di ruang publik.
Meski demikian, keberatan terhadap pemberitaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Persoalan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan isi, konteks, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui pengaduan tertanggal 9 November 2026 itu, Sahlan bersama tim kuasa hukum meminta Polresta Malang menindaklanjuti materi pengaduan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta menguji seluruh bukti dan keterangan yang tersedia.
Hingga berita ini disusun, kronologi dan dugaan yang diuraikan tersebut masih merupakan versi pihak Ayyub sebagaimana tertuang dalam dokumen pengaduan. Belum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat memastikan kebenaran seluruh klaim tersebut. Keterangan pihak ARP maupun perkembangan penanganan dari Polresta Malang masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.(,Djoko W)
