Ketua DPRD Kota Malang Pastikan Pasar Besar Tak Dibongkar Tahun 2024
Sabtu, 4 November 2023
Malangpariwara.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika memastikan bahwa pembongkaran Pasar Besar tak akan dilakukan tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, kabar tersebut ramai diperbincangkan setelah muncu kabar bahwa Pasar Besar akan dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Pusat.
Made mengatakan, hal itu juga dipastikan setelah Banggar DPRD Kota Malang memanggil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Malang. Dimana pemanggilan tersebut untuk memastikan bahwa sampai saat ini masih belum ada pengalokasian APBN untuk rencana revitalisasi Pasar Besar.
“Sehingga dipastikan 2024 tidak ada agenda apapun terkait Pasar Besar. Ini pun menjawab keresahan masyarakat, bahwa tidak ada pembongkaran, tidak ada relokasi karena anggarannya sama sekali tidak ada untuk itu,” tegas Made.
Sebelumnya juga sempat diinformasikan bahwa pedagang akan segera direlokasi. Kabar tersebut menyusul revitalisasi Pasar Besar yang akan dieksekusi di penghujung tahun 2023. Dimana untuk relokasi pedagang, sempat direncanakan Pemkot Malang akan menyiapkan anggaran hingga Rp 10 Miliar.
“Kalau relokasi dibutuhkan sekitar Rp 10 Miliar. Tapi ini tidak ada anggaran. Kita lihat di 2024 tidak ada proyek besar. Betul-betul setelah kita berikan waktu pada pak Wahyu selaku Pj Wali Kota Malang untuk kita mengubah banmus untuk pelajari,” terang Made.
Menurut Made, untuk tahun 2024 mendatang, ketersediaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan banyak yang diarahkan pada program yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Seperti upaya menekan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi dan beberapa lainnya.
Lebih lanjut soal Pasar Besar, pihaknya juga telah meminta kepada Pj Wali Kota Malang untuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Untuk lebih memastikan kelanjutannya. Sebab sebenarnya terkait Pasar Besar sudah ada usulan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) namun belum ada tindak lanjut dari Kemen PUPR.
“Saya (juga) sudah menugaskan Komisi B selaku Pansus Pasar untuk ke Kemen PUPR ngecek anggaran pembangunan pasar, tidak ada. Sehingga tidak kita anggarkan untuk relokasi dan lainnya,” pungkas Made.
Dalam kesempatan lain Arief Wahyudi, SH selaku ketua panitia khusus yang membahas masalah pasar Besar, pasar Gadang dan pasar Blimbing menyampaikan bahwa untuk ketiga pasar tersebut boleh dikatakan tidak ada perkembangan yang berarti.
Satu satunya hal yang bisa dikatakan berhasil adalah pemutusan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT Matahari Putra Prima untuk Pasar Besar.
Lalu bagaimana kelanjutannya tentang Pembangunan Pasar Besar ? , AW menyampaikan untuk membangun Pasar apa lagi yang harus dilakukan dengan melakukan pindah sementara atau relokasi maka harus ada pemahaman yang sama antara para pedagang dengan Pemerintah.
“Untuk itu sebelum adanya anggaran untuk pembangunan pasar Besar, tugas Pemerintah yang bisa dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pedagang, sehingga ketika anggaran untuk pembangunannya tersedia tinggal jalan saja,” pungkas pria yang juga sebagai sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang.
Memang untuk tahun anggaran 2024 belum terprogram untuk melakukan pembangunan maupun rehab untuk Pasar Besar..(Djoko W)
