Malangpariwara.com – Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025.
Arief mencatat, belum ada perkembangan signifikan dalam mengatasi dua persoalan utama Kota Malang, yakni banjir dan kemacetan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen itu menyebut, persoalan banjir yang kini rutin terjadi setiap musim hujan menjadi ironi bagi Kota Malang yang dahulu dikenal relatif aman dari bencana tersebut.
“Sebetulnya masalah banjir, semua memahami penyebab utama kenapa Kota Malang yang dahulu jauh dari banjir, namun pada dekade akhir-akhir ini muncul menjadi salah satu masalah yang setiap musim hujan menjadi bahan gunjingan di medsos karena memang sangat merugikan masyarakat,” tuturnya, Senin (29/12/2025).
Arief menjelaskan, sebagian banjir memang merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Namun demikian, menurutnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemkot Malang untuk lepas tangan.
“Seharusnya Pemerintah Kota Malang juga harus melakukan langkah pencegahan atas dampak bencana dengan melakukan penguatan daerah aliran sungai, baik berupa pembangunan plengsengan maupun tanggul untuk melindungi masyarakat yang bertempat tinggal pada Daerah Aliran Sungai,” tegasnya.
Arief Wahyudi (AW) juga menyoroti alasan klasik soal kewenangan yang kerap disampaikan Pemkot Malang. Ia menegaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu, ia menyampaikan, pada prinsipnya tidak ada larangan bagi Pemkot Malang untuk melakukan pembangunan maupun pemeliharaan di wilayah DAS.
Sistem Drainase yang Buruk
Selain banjir kiriman, AW menilai penyebab banjir di Kota Malang juga dipicu oleh buruknya sistem drainase perkotaan. Banyak saluran air yang tersumbat karena bangunan yang menutup akses air hujan ke drainase.
“Kalau pemerintah mempunyai niat yang kuat dan berani melangkah, maka beri jalan air dengan membongkar sebagian bangunan yang selama ini menutup saluran air terutama yang dibangun oleh pengusaha sebagai jalan masuk kendaraan ke area parkir tempat usaha, maupun membongkar bangunan yang menghambat aliran air lainnya,” tekannya.
Tak hanya itu, Arief juga menyoroti kondisi drainase di sepanjang jalan protokol yang dinilainya sudah sangat memprihatinkan. Ia menyebut sedimen di sebagian besar saluran drainase telah mencapai 70 hingga 90 persen dari kapasitas.
Karenanya, perawatan drainase harus segera dilakukan. Jika ini dibiarkan, kata Arief, banjir akan terus berulang.
Sebagai langkah jangka panjang, Arief mendorong agar gerakan menabung air kembali digalakkan di Kota Malang. Gerakan ini dapat dilaksanakan dengan pembangunan sumur resapan, biopori, hingga sumur injeksi.
Menatap tahun 2026, Arief menyebut publik menaruh harapan pada sejumlah proyek drainase besar yang tengah dan akan dibangun.
“Pada tahun 2026 kita menunggu seberapa signifikan dampak positif dengan selesainya pembangunan drainase Soekarno-Hatta yang dibiayai oleh Provinsi Jawa Timur juga sambil menunggu pembangunan drainase jalan Brigjen Slamet Riadi maupun pembangunan drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro atas bantuan Bank Dunia,” tandas Arief Wahyudi. (Djoko W)
