Malangpariwara.com – Tak ingin hanya menerima laporan di balik meja, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turun langsung meninjau bantaran Sungai Amprong pada Selasa (21/4/2026).
Ia melihat dari dekat kondisi titik rawan banjir di Gang Miret dan Gang 12 yang dalam sebulan terakhir sudah lima kali terendam banjir kiriman.
Di hadapan warga terdampak, Wahyu menegaskan pentingnya melihat persoalan secara langsung agar solusi yang diambil tepat sasaran.
“Saya ingin melihat langsung banjir kiriman ini. Karena dampaknya dirasakan warga, tentu kita harus segera mencari solusinya,” ujarnya.
Kedatangan Wahyu disambut warga yang mengeluhkan frekuensi banjir yang semakin meningkat sejak 2024.
Mereka menyebut, setiap hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, air Sungai Amprong hampir pasti meluap dan masuk ke permukiman.
Wahyu menjelaskan bahwa Sungai Amprong berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah kota. Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Harus duduk bersama. Nanti kita siapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar penanganannya terarah,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan BBWS Brantas, dinas terkait, hingga pemerintah kelurahan.
Selain itu, pendataan kepemilikan lahan di sempadan sungai juga akan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Menurut Wahyu, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu, khususnya dari kawasan Poncokusumo.
“Di sini tidak hujan pun bisa banjir, karena kiriman dari atas. Semua aliran bermuara ke Sungai Amprong,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi sungai yang sudah tidak ideal akibat penyempitan dan tingginya sedimentasi.
Hal ini diperparah dengan berbagai hambatan di aliran sungai yang mengurangi kapasitas tampung air.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemkot mempertimbangkan pengerukan sedimentasi sebagai langkah darurat.
Sementara untuk jangka panjang, tengah dikaji pembangunan embung sebagai penampung air kiriman.
“Kalau hujan tinggi di hulu, air bisa kita tampung dulu di embung, baru dialirkan setelah kondisi aman,” terang Wahyu.
Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menambahkan bahwa salah satu kendala utama adalah padatnya permukiman di sempadan sungai yang seharusnya steril dari bangunan.
“Kondisi ini jelas mempengaruhi fungsi sungai. Selain itu, akses alat berat untuk pengerukan juga sangat terbatas karena tidak bisa masuk,” ungkapnya.
Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan BBWS Brantas untuk merumuskan langkah konkret penanganan banjir.
“Sesuai arahan Pak Wali, semua pihak terkait akan kita libatkan, termasuk BBWS Brantas sebagai pemegang kewenangan Sungai Amprong,” pungkasnya.( Djoko W)
