Malangpariwara.com – Universitas Brawijaya (UB) kembali menegaskan perannya sebagai pelopor pengembangan ekosistem halal dengan menggelar Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026 di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM UB, Senin (5/5/2026).
Mengusung tema “Orchestrating the Halal Ecosystem: Bridging Research, Infrastructure, and Policy”, kegiatan ini menjadi penyelenggaraan ketiga sejak pertama kali digagas pada 2024.
Hadir sebagai keynote speaker, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, menegaskan bahwa halal kini telah menjadi kebutuhan global dan bukan sekadar kewajiban religius.
Halal, menurutnya, telah berkembang menjadi nilai ekonomi yang memberikan daya saing dalam pasar internasional.
Rektor UB, Widodo, menuturkan bahwa pengembangan halal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran riset akademik yang telah berlangsung sejak akhir 1980-an, saat isu kehalalan produk mulai mengemuka secara nasional.
Momentum tersebut, lanjutnya, turut mendorong lahirnya berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“UB menjadi salah satu perguruan tinggi yang konsisten melanjutkan tradisi riset tersebut, bahkan menjadi pionir dengan laboratorium halal terakreditasi serta lembaga pemeriksa halal (LPH),” ujarnya.
Ia menambahkan, halal saat ini telah berkembang menjadi ekosistem industri global yang mencakup makanan, produk olahan, hingga sektor strategis lainnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Imam Santoso, menjelaskan bahwa UB Halal Metric merupakan instrumen komprehensif untuk mengukur sejauh mana institusi baik pendidikan, industri, maupun pemerintah membangun ekosistem halal.
Penilaian dilakukan melalui berbagai dimensi, mulai dari kebijakan, infrastruktur, riset dan inovasi, hingga aspek edukasi.
“Melalui Halal Metric, kami tidak hanya melihat kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat secara luas. UB menjadi yang pertama merumuskan indikator dan melakukan pengukuran ekosistem halal secara holistik, bahkan di tingkat global,” tegasnya.
Ketua Pelaksana, Jhauharotul Muchlisyiyah, mengungkapkan bahwa partisipasi tahun ini meningkat signifikan. Jika pada dua edisi sebelumnya hanya sekitar 30 institusi per sektor, pada 2026 melonjak menjadi 100 institusi per sektor atau total sekitar 300 institusi dari seluruh Indonesia.
“Ini menunjukkan kesadaran institusi terhadap pentingnya membangun ekosistem halal yang terukur dan terstandarisasi semakin tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Halal Metric berbeda dari sertifikasi halal yang selama ini dikenal publik. Jika sertifikasi berfokus pada status produk, maka Halal Metric menilai kesiapan sistem secara menyeluruh dalam sebuah institusi.
Pendekatan ini mencakup lima aspek utama, yakni kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur pendukung.
Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan fasilitas fisik seperti ruang ibadah, pemisahan fasilitas umum, hingga dukungan kebijakan internal yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam mekanisme penilaian, UB menerapkan dua metode, yakni self-reporting oleh institusi serta verifikasi langsung oleh tim penilai berbasis rubrik akademik yang terukur.
Dukungan terhadap penguatan ekosistem halal juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengapresiasi konsistensi UB dalam mengembangkan Halal Metric sejak awal.
Ia menyebut, perkembangan ekosistem halal di Jawa Timur menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah LPH dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H).
Dari total nasional, Jawa Timur kini memiliki 15 LPH dan 81 LP3H, serta didukung puluhan ribu pendamping PPH.
“Halal saat ini sudah menjadi customer value, bukan sekadar kepatuhan religius. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujarnya.
Emil juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok halal, termasuk bahan baku seperti kulit sapi yang memiliki potensi besar untuk industri pangan maupun fashion.
Ia bahkan mengungkapkan adanya peluang kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, dalam penyediaan bahan baku halal.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait standar higienitas di pasar tradisional dan proses pemotongan unggas yang belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan veteriner
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, karena selain aspek syariah, aspek higienitas juga sangat menentukan kualitas produk halal,” tegasnya.
Selain penganugerahan Halal Metric Award, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan talkshow yang menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, hingga akademisi.
Di antaranya perwakilan Kementerian Agama, BPJPH, serta pelaku industri seperti Ajinomoto Indonesia.
Melalui forum ini, UB berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mendorong Indonesia menjadi pusat pengembangan ekosistem halal dunia yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing global.(Djoko W)
