JOMBANG, MALANGPARIWARA.COM – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, didorong tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai, muktamar pertama NU di abad kedua harus menjadi momentum untuk mengembalikan kemandirian dan kedaulatan organisasi.
Muhaimin menempatkan persoalan kemandirian NU sebagai agenda yang jauh lebih fundamental dibanding sekadar menentukan siapa yang akan menduduki posisi Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Menurutnya, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah NU mampu memasuki abad kedua sebagai organisasi yang mandiri dan berdaulat atau justru semakin bergantung pada kepentingan eksternal dan elite tertentu.
“NU tidak boleh menjadi alat pemerintah dan tidak menjadi kendaraan kekuasaan,” demikian salah satu prinsip yang ditekankan Muhaimin dalam catatan kritisnya menjelang Muktamar ke-35.
Ia menilai NU sebenarnya memiliki modal yang sangat besar untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Jaringan pesantren, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, jaringan ekonomi hingga struktur organisasi dari tingkat pusat sampai ranting menjadi kekuatan yang tidak dimiliki banyak organisasi.
Ditambah basis jamaah yang luas, tradisi keulamaan, kultur pesantren, jaringan kiai serta kepercayaan masyarakat, NU dinilai memiliki fondasi kuat untuk membangun kemandirian.
Namun, modal tersebut harus diikuti keberanian dalam menentukan arah organisasi.
Muhaimin mengingatkan, kerja sama dengan pemerintah maupun berbagai kelompok kepentingan tetap diperlukan. Tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
“Negara boleh menjadi mitra NU, namun negara tidak boleh menjadi penentu arah NU,” menjadi salah satu gagasan utama yang disampaikan Muhaimin.
Berani Mengatakan Tidak
Bagi Muhaimin, ukuran kedaulatan NU bukan terletak pada seberapa banyak tokoh yang ditemui atau seberapa luas jaringan kekuasaan yang dibangun. Kedaulatan justru terlihat dari keberanian organisasi mengambil keputusan berdasarkan kepentingan jamaah.
Karena itu, NU harus mampu berhubungan dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi. NU juga dapat berdialog dengan pengusaha, pemodal maupun kekuatan internasional tanpa berubah menjadi kepanjangan tangan kepentingan tertentu.
Bahkan, pemimpin NU harus memiliki keberanian mengatakan “tidak” ketika sebuah kepentingan dinilai bertentangan dengan kepentingan jam’iyah dan jamaah.
Dalam pandangan Muhaimin, pemimpin NU idealnya dapat bertemu Presiden tanpa menjadi bagian dari Istana, dapat berkomunikasi dengan pengusaha tanpa menjadi perpanjangan kepentingan bisnis, serta dapat membangun hubungan internasional tanpa menjadikan NU sebagai alat kepentingan pihak lain.
Kemandirian Ekonomi Jadi Penyangga
Muhaimin juga menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu fondasi penting kedaulatan NU.
Ketergantungan terhadap satu sumber pendanaan atau patron tertentu dinilai dapat membuka ruang intervensi terhadap organisasi. Karena itu, NU perlu membangun sistem ekonomi dan pembiayaan yang sehat, transparan dan berkelanjutan.
Kemandirian ekonomi, menurutnya, bukan semata-mata soal memiliki dana besar, tetapi bagaimana organisasi mempunyai sistem pembiayaan yang membuatnya mampu menentukan kebijakan tanpa tekanan dari pihak pemberi dukungan.
Muktamar Harus Mengembalikan Marwah
Muhaimin juga menyinggung pentingnya pembenahan tata kelola organisasi. Konflik internal, menurutnya, harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, tabayun dan musyawarah, bukan melalui pertarungan kepentingan antar elite.
Ia mengingatkan agar NU tidak terlalu sibuk membangun citra dan jaringan internasional ketika persoalan internal seperti tata kelola, transparansi, kaderisasi, pembiayaan dan hubungan pusat-daerah belum sepenuhnya tertata.
Karena itu, Muktamar ke-35 diharapkan tidak berhenti pada lahirnya pasangan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Forum tersebut harus menghasilkan arah baru dan komitmen moral bagi perjalanan NU memasuki abad kedua.
Setidaknya, Muhaimin menekankan lima agenda besar: NU berdaulat terhadap negara, mandiri secara ekonomi, tertib secara kelembagaan, bermartabat dalam diplomasi, serta kembali mendengarkan suara jamaah dari pesantren hingga struktur organisasi paling bawah.
Muktamar ke-35 yang berlangsung 27–31 Agustus 2026 di Tambakberas, Jombang, dengan demikian dinilai memiliki arti strategis bagi masa depan NU.
Bagi Muhaimin, pertanyaan terbesar dalam muktamar bukan hanya siapa yang memimpin NU, tetapi untuk siapa NU dipimpin dan kepada siapa organisasi mempertanggungjawabkan arah perjuangannya.
Jika kedaulatan itu mampu diwujudkan, NU memasuki abad kedua bukan hanya dengan pergantian kepemimpinan, tetapi dengan fondasi baru: lebih mandiri, independen, kuat secara kelembagaan dan tetap berpijak pada kepentingan jamaah.(Djoko W)
