Malangpariwara.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang memperkuat penyaringan informasi terkait potensi persoalan sosial sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.
Tak hanya menghimpun laporan mengenai dinamika organisasi kemasyarakatan, aksi demonstrasi dan penyebaran hoaks, Bakesbangpol juga merencanakan forum diskusi Kopi Senja untuk memperkuat koordinasi dan mengevaluasi program menuju 2027.
Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Mitra Kerja Bakesbangpol Kota Malang di Hotel Aliante Malang, Senin (26/10/2026).
Forum ini melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta alumni Paskibraka.
Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan informasi dari berbagai elemen masyarakat perlu disaring sebelum disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi.
“Kami dari Kesbangpol hanya memberikan masukan. Berdasarkan data-data yang masuk, adanya dugaan, isu, yang mungkin juga tadi saya sampaikan juga ada berita bohong, hoaks, dan yang lainnya, itu kita filter,” jelas Noer Rahman.
Informasi yang dihimpun mencakup perkembangan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), aksi demonstrasi, serta isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Penyaringan informasi menjadi penting agar dugaan, kabar yang belum terverifikasi, dan fakta tidak diperlakukan sebagai hal yang sama. Dengan demikian, laporan yang diterima pemerintah dapat menjadi bahan kajian sebelum ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
Kopi Senja Disiapkan sebagai Forum Tindak Lanjut
Selain memperkuat mekanisme koordinasi, Bakesbangpol merencanakan forum Kopi Senja yang akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Forum tersebut dirancang sebagai ruang diskusi untuk membahas perkembangan situasi, menjaring aspirasi, dan mengevaluasi program yang telah berjalan.
Hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan program serta kebijakan pemerintah daerah menuju 2027.
Rencana ini menjadi salah satu tindak lanjut yang disampaikan dalam rakor. Namun, jadwal pelaksanaan, pola kerja, dan mekanisme tindak lanjut forum tersebut belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Wali Kota Tekankan Deteksi Dini
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, mitra binaan Bakesbangpol dapat membantu pemerintah mengenali gejala persoalan sejak dini.
“Harapannya dengan adanya sinergitas ini, Kota Malang tetap aman, nyaman, sejahtera, dan tentunya kondusif. Karena segala macam gejala-gejala, apa pun yang akan terjadi di Kota Malang ini harus terdeteksi secara dini oleh Kesbangpol melalui binaan-binaannya,” ujar Wahyu.
Ia menyebut dinamika pembangunan, kritik masyarakat, serta perkembangan informasi di media sosial perlu menjadi perhatian pemerintah. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memahami situasi di lapangan dan menentukan langkah antisipasi secara tepat.
Isu Sosial Kota Pendidikan Jadi Perhatian
Dalam rakor tersebut, isu sosial yang berkembang di Kota Malang juga menjadi pembahasan.
Noer Rahman menyinggung isu LGBT sebagai salah satu perhatian pemerintah daerah dan menyatakan perlunya kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek perilaku serta kondisi sosial masyarakat.
Ia berpandangan, persoalan sosial tidak cukup dibebankan kepada pemilik tempat kos atau pihak kampus, tetapi membutuhkan pembahasan yang lebih menyeluruh.
Pembahasan isu sosial tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kajian berbasis informasi terverifikasi, dengan pendekatan yang proporsional dan tidak menggeneralisasi kelompok masyarakat tertentu.
Penguatan sinergi Bakesbangpol dengan mitra masyarakat dan rencana forum Kopi Senja diharapkan memperbaiki alur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Efektivitas upaya ini selanjutnya akan bergantung pada kejelasan mekanisme verifikasi, tindak lanjut laporan, serta penerjemahan hasil koordinasi menjadi program yang terukur.(Djoko W)
