Warga Bareng Malang Tolak Hotel Jadi Safe House di Dekat Permukiman

Jum’at, 23 Juli 2021

Malangpariwara.com –
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menjadikan Hotel Radho sebagai lokasi safe house bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi, mendapat penolakan dari warga sekitar. Pasalnya hotel yang berlokasi di Jalan Simpang Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen ini berada persis di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

Rikzy Firdaus, Ketua RW 3 Kelurahan Bareng membenarkan. Pihaknya telah melakukan survey kepada warga melalui platform WhatsApp. Hasilnya 93 persen menolak rencana tersebut.

Rizky mengatakan hal itu usai mengikuti sosialisasi terkait rencana Pemkot tersebut bersama Kadinkes Kota Malang, DPRD Kota Malang, Camat Klojen, dan perwakilan masyarakat termasuk juga ada Babinsa Kelurahan Bareng.

• 

Agenda itu terlaksana di Balai RW 7 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jumat (23/7) siang.

“93 persen itu warga kami menyatakan berkeberatan dengan penempatan safe house di Radho Hotel ini. Secara psikis warga kami masih takut. Merasa kurang aman dan nyaman,” ujar Rizky, Jumat (23/7).

Dia juga menambahkan ada tiga RT di wilayahnya yang masuk zona kuning. Di dalamnya juga ada 15 warga yang menjalani isolasi mandiri.

Sementara ini, Rizky masih menunggu kelanjutan dari rencana Pemkot Malang tersebut. Sebab hasil rapat agenda sosialisasi itu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkot Malang.

“Kalau mau tetap ada dipaksakan masuk (menggunakan Radho Hotel), ini namanya paksaan kepada warga. Kami (Ketua RW) berusaha meredam gejolak-gejolak di masyarakat,”terangnya.

Terpisah, Camat Klojen Kota Malang, Heri Sungkono menambahkan. Dia menuturkan alasan warga menolak karena faktor psikologis.

“Warga mungkin terkontaminasi oleh berita kematian Covid-19 dan lain-lain. Warga itu gak salah menolak, mereka hanya khawatir,” terang Heri.

Heri menerangkan rencana safe house di Radho Suite Hotel itu bukan untuk pasien yang sedang sakit Covid-19.

“Itu untuk tempat recovery bagi pasien yang telah negatif Covid-19 setelah 10 karantina di Safe House Jalan Kawi,” tuturnya.

“Pasien negatif itu paling hanya recovery sehari dua hari selesai langsung pulang. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan pasien atau bed di Safe House Jalan Kawi,” tegasnya.

• 

Ditempat yang sama usai berdialog dan memberi tanggapan Arief Wahyudi SH. Anggota DPRD Kota Malang Dapil Klojen mengatakan bahwa rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menjadikan Hotel Radho sebagai lokasi safe house bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi, mendapat penolakan dari warga sekitar. Pasalnya hotel yang berlokasi di Jalan Simpang Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen ini berada persis di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

Dikatakan Arief, setelah dilakukan proses mapping oleh RW setempat melalui RT, ternyata sebagian besar warga keberatan kalau Hotel Radho ini dijadikan Safe House. Mereka keberatan karena lokasinya yang berhimpitan langsung dengan warga masyarakat.

“Menurut saya pribadi lokasinya juga kurang layak, apalagi tempat parkirnya. Beda halnya safe house di gedung Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang memiliki pagar tinggi yang memisahkan gedung safe house dengan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sekitar bisa menerima dengan baik,” ujarnya, Jumat (23/7/21).

Menurut Arief, mestinya di setiap kecamatan harus memiliki safe house seperti ini, karena sebenarnya banyak gedung pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak mempergunakan Gedung Kartini Imperial Building yang lokasinya juga dekat dengan rumah sakit.

Arif mempertanyakan kenapa justru memakai safe house seperti Hotel Radho yang ada di lingkungan di tengah-tengah masyarakat.

“Saran saya manfaatkan saja gedung pemerintah sebagai safe house karena memang masyarakat sangat membutuhkannya. Atau bisa juga pakai gedung sekolah. Apalagi sekarang gedung sekolah tidak dipakai sampai waktu yang tidak ditentukan. Kenapa tidak pakai itu saja, tinggal masukkan bednya saja,” tuturnya.

Arief berharap, Pemkot Malang bisa mendengarkan suara masyarakat. Sebab setiap kegiatan yang ada di Kota Malang membutuhkan dukungan masyarakat.

Apabila masyarakat tidak mendukung, sebaiknya pemerintah tidak melanjutkannya. Ia menyarankan agar Pemkot mencari cara-cara yang elegan untuk menyediakan tempat Isolasi.

“Saya ikut suara masyarakat karena saya wakil mereka. Ketika mereka menolak dengan berbagai alasan yang bisa diterima dengan akal, ya sudah kita tolak saja jangan di sini. Alihkan ke tempat lain masih banyak,” tandasnya.(JKW)

About The Author