PR Pemkot Malang, Ketua Dewan Tak Ingin HUT-ke 110 Kota Malang Sekadar Seremoni
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.(Djoko W)
Minggu, 31 Maret 2024
Malangpariwara.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika tak ingin peringatan HUT ke-110 Kota Malang hanya dijadikan sebagai moment seremonial saja. Sebab ada sejumlah catatan yang masih harus jadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Menurutnya, ada beberapa sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang masih belum terlaksana. Seperti permasalahan jacking, kemacetan, pengelolaan parkir, banjir dan polemik 3 pasar yakni Pasar Besar, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing. Semuanya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat.
“Semua kami kembalikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, bukan seremoni. Bahwa peringatan HUT Kota Malang harus di awali dengan paripurna istimewa. Artinya ada anggaran atau APBD disini untuk rangkaian kegiatan ini yang sudah kita bahas pada tahun 2023 untuk tahun 2024,” ujar Made, Sabtu (30/3/2024).
Di sisi lain dirinya berharap agar peringatan HUT ke-110 Kota Malang bisa berjalan lebih khidmat dan nikmat, mengingat waktunya bertepatan dengan berlangsungnya Bulan Ramadan. Terlebih juga masih dalam masa berlangsungnya pesta demokrasi.
“Kemudian menjelang tahun politik sudah mulai pendaftaran calon independen pilkada, sehingga kita harapkan tidak ada euforia disitu,” imbuh Made.
Sedangkan dari segi pelayanan, dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelayanan primer masyarakat. Dimana dalan hal ini, pelayanan kebutuhan primer harus diberikan yang terbaik secara berkelanjutan.
“Pelayanan primer masyarakat yang terbaik untuk kita semua. Kita berharap ada pelayanan yang sifatnya continue. Tapi jangan juga lupakan yang sifatnya insidentil,” terang Made.
Sejumlah hal yang menurutnya insidentil namun tak boleh luput dari perhatian adalah upaya pengendalian inflasi. Sebab, hal itu memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan juga keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
“Yaitu turunkan harga secepatnya terkait dengan (mengendalikan) inflasi. Saya harapkan dalam menurunkan harga ada intervensi dari Pemkot,” jelasnya.
Dalam hal ini, Pemkot Malang juga memiliki keleluasaan untuk berkolaborasi bersama berbagai pihak. Seperti badan urusan logistik (Bulog), hingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas).
“Pergunakan anggaran insidentil untuk memberikan modal kepada tunas, agar tunas bisa belanja. Kemudian bagaiman kita mengoperasikan pasar agar beras banyak dan harga menjadi turun,” pungkas Made.(Djoko W)
