Reses Anggota DPRD Arief Wahyudi SH Digelar Tematik Peserta Berbeda

Rabu, 19 Februari 2025

Malangpariwara.com – Memasuki masa reses 2025 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai jaring aspirasi belanja masalah di Dapil masing masing.

Reses Anggota DPRD Kota Malang Arief Wahyudi SH dari Fraksi PKB digelar tematik dua kegiatan dengan peserta yang berbeda.

Pada gelaran hari pertama Senin (17 /02/25) mengundang tokoh NU dan tokoh Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 150 orang digelar di kantor MWC NU Klojen jl Cianjur Malang. Sedangkan reses hari ke dua Selasa (18/02/25) kelompok pekerja informal, di gelar di pasar Bareng lantai 3.

Pada hari pertama Nampak hadir Kyai Nur Asmari Rois Syuriah MWC NU Klojen dan Ustadz Damad ketua Tanfidziah.

Dalam sesi belanja Masalah, banyak yang menanyakan efisiensi berdampak pada pendidikan. Selain itu Lutfi salah satu warga kelurahan sukoharjo mengeluhkan adanya toko baru yang menjual miras. Kemudian ada yang menanyakan perda parkir.

Politisi senior 4 periode jadi wakil rakyat yang biasa disapa AW dengan lugas menjawab semua pertanyaan konstituennya.

Di katakan AW terkait efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan dengan cermat dan hati hati .

“Yang pendidikan ternyata, memang di kamus usulan tidak ada yang menyangkut atau mewadahi rehab untuk sekolah sekolah swasta, kalau ada maka pokir bisa mewadahi kepentingan pendidikan swasta dan minimal membantu kebutuhan mereka, tapi itu tidak ada, sehingga sekolah swasta sampai hari ini hanya mengandalkan Bosda. Sayangnya Bosda dari apa yang disampaikan tadi hanya akan cair 9 bulan, ini kan aneh,” kata aleg Dapil Klojen ini.

Lebih lanjut Arief Wahyudi menyebut “Kalaupun hanya melalui Bosda saja, harusnya dicairkan penuh saja, apalagi program pak prabowo loh ya, dikatakan Presiden bahwa efisiensi ini salah satunya untuk penunjang dunia pendidikan, apalagi melihat bangunan sekolah yang jumlahnya berapa puluh ribu banyak yang sudah rusak,” ungkapnya.

“Maka harapan kami di 2025, efisiensi untuk dunia pendidikan itu tidak usah dilakukan kecuali kegiatan yang sifatnya seremonial terutama di kota Malang. Maka kebutuhan sekolah sekolah swasta, apalagi tadi ada yang negeri juga menyampaikan sekolahnya sudah rusak, di SDN sukoharjo dua yang sudah mengusulkan rehabilitasi sejak tahun 2023 .
Maka harapan kami itu bisa diatasi oleh pemkot,”tegas AW.

Ditanya terkait Dumas resah karena keberadaan toko baru yang menyediakan miras ( minuman Beralkohol) di kawasan sukoharjo Arief Wahyudi membenarkan.

“Yang menarik tadi dari pengaduan masyarakat sukoharjo, memang ada aduan, ada pembukaan penjualan minuman beralkohol, toko miras baru di kompleks Ruko Jalan Kyai Tamin RT 02 RW 04 Sukoharjo. Masyarakat sekitar menolak, tapi si pengusaha ternyata sudah punya izin Melalui OSS. OSS adalah singkatan dari Online Single Submission, yang berarti perizinan daring terpadu. OSS merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik” Sebut Arief Wahyudi.

Diketahui mengurus perizinan melalui OSD itupun ketika izin dikeluarkan oleh DPMPTSP ada rekomendasi dari Diskopindag.

“Nah salah satu pasal di dalam perda penjualan minuman beralkohol, peran serta masyarakat ada, ternyata disini dilewati. Saya tidak ingin masyarakat sampai turun ke jalan, tetapi harapan kami Pemerintah segera meninjau kembali perizinan itu. Karena dekat pondok dan masjid,” tegas Politisi Senior dari Fraksi PKB ini.

Perwakilan ansor dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa keberadaan toko baru menjual miras itu tidak ada pemberitahuan kepada RT dan RW, mereka tidak mengetahui sama sekali tapi izinnya sudah muncul.

Ditanya Malangpariwara
terkait legalitas yang resmi dari Pemerintah masalah kepatutan seperti apa? Arief Wahyudi menyampaikan bahwa izin itu harus di tinjau ulang, karena ada peran serta masyarakat atau usulan dari masyarakat.

Sementara hari kedua Serap Aspirasi, Arief Wahyudi Aleg Kota Malang Bahas Revitalisasi Pasar, BPJS, dan UMKM.

Dialog bersama pelaku usaha informal, tukang parkir, dan pedagang kaki lima (PKL) sangat menarik.

Menurut Arief Wahyudi, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari pengelolaan Pasar Bareng, akses layanan BPJS, hingga dukungan untuk UMKM.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah kondisi Pasar Bareng, yang semakin kehilangan daya tariknya. Arief Wahyudi menegaskan pentingnya revitalisasi agar pasar ini kembali menjadi destinasi utama bagi warga.

“Kita tidak boleh putus asa untuk mengatur Pasar Bareng. Diapakan Pasar Bareng ini? Supaya bisa menjadi tujuan. Dulu pasarnya orang yang jalan di Ijen, sekarang mereka lari ke Oro-Oro Dowo,” ujar Arief.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Malang, yang membidangi pembangunan, ia menegaskan komitmennya untuk ikut serta dalam menghidupkan kembali Pasar Bareng.

“Ikut meramaikan Pasar Bareng, tak dandanane sik,” katanya, menandakan kesiapannya untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pasar agar lebih menarik bagi pedagang dan pembeli.

Dalam pertemuan ini, Arief juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap fokus pada aktivitas ekonomi mereka tanpa terbawa arus politik yang berkembang.

“Hari ini Pak Prabowo menguatkan efisiensi anggaran. Tadi mahasiswa demo, tapi kita sebagai masyarakat tidak perlu ikut alur itu. Yang penting kita kerja, yang ngojek ya ngojek, yang jualan ya jualan,” tegasnya.

Salah satu warga, Bu Wati, mengungkapkan keluhannya terkait BPJS Kesehatan yang tidak bisa digunakan saat anaknya sakit.

“Waktu anak saya sakit, BPJS tidak bisa dipakai di Puskesmas. Sudah ke kelurahan, tapi katanya belum diaktifkan. Dulu saya pakai BPJS mandiri, sekarang ikut yang APBD,” kata Bu Wati.

Menanggapi keluhan ini, Arief Wahyudi memberikan solusi langsung dan memastikan bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan.

“Karena kartu mandiri non aktif, segera mengurus Penerima Bantuan Iuran(PBI)ke kelurahan melalui CEKAT yang telah difasilitasi Pemerintah melalui APBD. Secara prinsip, ini bisa diselesaikan,” ujarnya, menunjukkan komitmen untuk membantu warga dalam mengakses layanan kesehatan yang lebih baik.

Selain membahas pasar dan BPJS, Arief juga menyoroti dukungan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Bareng. Ia mengajak para pelaku usaha untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, yang dapat membantu legalitas dan perkembangan usaha mereka.

“Alhamdulillah, untuk warga Bareng sudah kami ambilkan kuota. Ada wadah UMKM di Bareng, yaitu Sahabat UMKM,” jelasnya.

Dengan adanya komunitas ini, diharapkan UMKM lokal bisa lebih berkembang dan mendapat akses ke berbagai program pendampingan, permodalan, serta pelatihan usaha.

Reses yang digelar oleh Arief Wahyudi, SH ini menjadi kesempatan penting bagi warga untuk menyampaikan permasalahan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. (Djoko W).