MALANGPARIWARA.COM – Penguatan pelayanan kesehatan primer dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat sekaligus menekan risiko komplikasi. Untuk itu, BPJS Kesehatan terus mendorong pengembangan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga menghasilkan luaran kesehatan yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, saat menjadi keynote speaker dalam Pertemuan Nasional ADINKES 2026 bertajuk Kolaborasi Menuju Layanan Primer Kuat yang digelar di Malang, Selasa (4/8).
Menurut Pujo, pengembangan KBK ke depan perlu diarahkan pada pencapaian outcome kesehatan peserta.
Perubahan orientasi tersebut sekaligus diharapkan mampu mendorong FKTP semakin optimal menjalankan fungsi sebagai gate keeper sekaligus care coordinator dalam Program JKN.
“Pengembangan KBK di FKTP tidak hanya fokus pada proses, tetapi bergeser pada outcome kesehatan. Perlu pengembangan metode pembayaran yang mendorong pengendalian kasus kronis dan penguatan FKTP,” ujar Pujo.
Ia menjelaskan, capaian KBK FKTP menunjukkan adanya peningkatan angka kontak meskipun belum sepenuhnya mencapai target.
Sementara itu, rasio rujukan non spesialistik telah sesuai dengan target. Namun, masih ditemukan sejumlah kasus yang dinilai sebenarnya dapat dicegah melalui penguatan pelayanan di tingkat primer.
Dua penyakit yang menjadi perhatian adalah Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.
Kedua penyakit tersebut dinilai membutuhkan penguatan layanan promotif dan preventif agar komplikasi maupun penyakit penyerta dapat ditekan sejak dini.
“Sebagai mother of disease, Diabetes Melitus dan Hipertensi memerlukan penguatan promotif-preventif dan layanan primer, didukung sarana, prasarana, obat, serta tata kelola yang optimal untuk meningkatkan luaran kesehatan dan mencegah komplikasi maupun komorbiditas,” jelasnya.
Pujo menambahkan, pengendalian penyakit kronis akan menjadi salah satu arah pengembangan KBK. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan primer tidak semata diukur dari jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan FKTP menjaga kondisi kesehatan peserta dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius.
Ke depan, pengembangan metode pembayaran juga diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pelayanan antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Skema pembayaran yang lebih komprehensif diharapkan dapat mendukung pengelolaan penyakit kronis, terutama DM dan Hipertensi, serta pelayanan bagi pasien geriatri di tingkat primer.
Menurut Pujo, penguatan layanan kesehatan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi.
Program JKN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dalam ekosistem kesehatan, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi hingga masyarakat.
“JKN adalah amanat konstitusi yang dijalankan melalui kolaborasi ekosistem. JKN milik bersama. Keberhasilan Program JKN membutuhkan keterlibatan pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum ADINKES, M. Subuh, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperkuat layanan kesehatan primer.
Pertemuan Nasional ADINKES 2026, menurutnya, menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas dinas kesehatan dan Puskesmas dalam mengelola pelayanan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.
“Penguatan layanan primer perlu dilakukan secara terintegrasi, termasuk dalam pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu perhatian kami adalah penguatan layanan hipertensi di FKTP melalui strategi peningkatan hipertensi terkendali, pemanfaatan data layanan, serta pengelolaan pasien yang mangkir berkunjung,” kata Subuh.
Ia berharap penguatan layanan primer yang diikuti pengembangan KBK berbasis outcome dapat membuat pelayanan kesehatan semakin berorientasi pada pencegahan.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik.
“Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan, ADINKES, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh ekosistem JKN, kita dapat memperkuat pengendalian penyakit kronis, mencegah komplikasi, dan menurunkan risiko kefatalan penyakit,” pungkasnya.(Djoko W)
