MALANGPARIWARA.COM – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, dan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang membelit generasi muda.
Menurut Sri Untari, persoalan remaja kini tidak lagi sebatas kenakalan pelajar. Kesehatan mental, ketergantungan gawai, perkawinan usia dini, perilaku seksual berisiko, hingga paparan konten digital terlarang mulai menjadi persoalan yang harus ditangani secara terpadu.
Hal itu disampaikan Sri Untari seusai bertemu dengan para guru BK dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era Digital dan AI: Sinergi Guru BK dalam Pencegahan Kenakalan dan Perilaku Menyimpang di Kabupaten Malang, Selasa (22/9).
Ia menilai, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi memengaruhi masa depan generasi muda, baik dari sisi akademik maupun kesehatan mental.
“Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas, kita tidak boleh membiarkan situasi ini berlanjut. Dari akademis jeblok, dari sisi kesehatan mental anak depresi makin bertambah,” tegas Sri Untari.
Ia mencontohkan hasil evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menurutnya menunjukkan masih rendahnya capaian pelajar.
Rata-rata nilai Matematika pelajar SMA dan SMP di Jawa Timur, kata dia, berada di kisaran 40 hingga 42.
Di saat yang sama, Sri Untari menyebut adanya peningkatan tren depresi pada kalangan remaja berdasarkan laporan yang diterimanya dari RSJ Menur.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan psikologis dan lingkungan sosial peserta didik.
Dua Kasus Setiap Hari
Kondisi di lapangan juga tergambar dari laporan para guru BK. Dalam dialog tersebut, sejumlah guru menyampaikan bahwa sekolah menghadapi sedikitnya dua laporan kasus kenakalan dan problem kesiswaan setiap hari.
Persoalan yang paling banyak muncul antara lain perkawinan usia dini, perilaku seksual berisiko di bawah umur, serta paparan konten digital terlarang.
Sri Untari menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam pembentukan karakter pelajar. Bahkan, munculnya praktik pergaulan yang melibatkan transaksi tertentu hingga anggapan keliru bahwa pergaulan bebas tidak menjadi persoalan selama tidak terjadi kehamilan, menurutnya, menjadi alarm yang harus segera direspons.
“Ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan hafalan materi di ruang kelas. Anak-anak membutuhkan penguatan karakter, kesadaran, pendampingan, dan keteladanan,” ujarnya.
Karena itu, guru BK dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu awal untuk mendeteksi persoalan yang dihadapi siswa. Namun, peran tersebut harus diperkuat dengan sistem rujukan dan dukungan lintas sektor.
Dorong MoU DP3A dan Dinas Pendidikan
Sebagai langkah konkret, Sri Untari akan mengoordinasikan persoalan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Salah satu agenda yang didorong adalah membangun payung sinergi melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara DP3A dan Dinas Pendidikan.
Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar guru BK memiliki saluran resmi untuk melaporkan sekaligus memperoleh dukungan dalam penanganan kasus kekerasan, perlindungan anak, maupun berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dialami peserta didik.
Penanganannya akan diarahkan dengan mengacu pada regulasi Jawa Timur terkait perlindungan perempuan dan anak.
Selain penguatan di sekolah, Sri Untari juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memperluas literasi digital hingga tingkat desa. Edukasi tersebut diperlukan agar orang tua dan masyarakat memahami dampak penggunaan gawai secara berlebihan terhadap tumbuh kembang anak.
Di sisi lain, keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) perlu semakin dioptimalkan sebagai ruang konsultasi dan rujukan keluarga dengan dukungan tenaga profesional, termasuk psikolog dan dokter.
“Kuncinya adalah sinergi bersama. Orang tua tidak boleh gagap teknologi dan harus peka mengawasi pergaulan anak. Lingkungan RT/RW harus menguatkan pencegahan dini, sementara sekolah melakukan asesmen kebutuhan murid secara berkala,” kata Sri Untari.
Sebagai tindak lanjut dialog tersebut, forum komunikasi daring bersama para guru BK akan dibentuk untuk memantau perkembangan kasus dan memperkuat koordinasi penanganan.
Kanal aspirasi masyarakat ASTARI juga akan dimanfaatkan sebagai salah satu sarana menyerap dan menindaklanjuti persoalan yang muncul di tengah masyarakat.( Djoko W)
