Malangpariwara.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkot Malang tidak akan dilakukan dengan sekadar memenuhi kekosongan jabatan. Melalui Manajemen Talenta, setiap calon kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus benar-benar memenuhi kualifikasi kompetensi, kinerja, potensi, dan rekam jejak.
Penegasan itu disampaikan Wahyu di Balai Kota Malang, Jumat (13/11/2026). Saat ini, sebanyak 26 pejabat administrator eselon III A masuk dalam pemetaan talenta untuk mengikuti proses pengisian enam jabatan strategis tersebut.
Wahyu memastikan, masuk dalam daftar pemetaan bukan berarti otomatis mendapat kesempatan menduduki jabatan eselon II. Seluruh kandidat tetap harus melewati penilaian dan verifikasi berbasis sistem.
“Kita pure menggunakan Manajemen Talenta. Jadi, mereka yang terpilih nanti betul-betul sudah sesuai, layak, dan memenuhi hasil verifikasi dari sistem,” tegasnya.
Berbeda dengan mekanisme seleksi terbuka atau *open bidding*, Manajemen Talenta tidak mengharuskan ASN mendaftarkan diri. Pemkot Malang justru memetakan pegawai berdasarkan potensi, kinerja, kompetensi, dan rekam jejak untuk menemukan figur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dalam penilaian tersebut, potensi dan kinerja memiliki bobot 70 persen, sedangkan 30 persen lainnya berasal dari uji kompetensi melalui wawancara.
Kandidat yang masuk kategori Box 7, Box 8, dan Box 9 dalam pemetaan 9 Box Matrix akan diproses lebih lanjut.
Wahyu menekankan, Pemkot Malang tidak akan memaksakan enam jabatan harus terisi seluruhnya dari 26 pejabat yang masuk pemetaan. Kualitas dan kelayakan tetap menjadi pertimbangan utama.
“Tidak otomatis dari 26 akhirnya diambil enam, kemudian sisanya 20. Tidak seperti itu. Ada pertimbangan, nanti saya bersama Mas Wakil Wali Kota menentukan siapa yang benar-benar layak menduduki jabatan tersebut,” jelasnya.
Bahkan, jika hasil penilaian hanya menemukan tiga atau empat kandidat yang memenuhi kriteria, Pemkot Malang akan memprioritaskan mereka tanpa memaksakan jumlah sesuai posisi yang kosong.
“Kalau dari 26 yang layak hanya empat atau tiga, ya sudah kita pilih itu,” tandasnya.
Menurut Wahyu, penerapan Manajemen Talenta sekaligus menjadi upaya menghilangkan kesenjangan kesempatan karier antara pejabat administrator dan pimpinan tinggi pratama. Selama ini, sebagian pejabat eselon III merasa peluang untuk menduduki jabatan eselon II cukup terbatas.
Karena itu, pemetaan dilakukan dengan melihat berbagai indikator, mulai pendidikan, pengalaman jabatan, rekam jejak pekerjaan hingga kedisiplinan.
Dari sekitar 42 pejabat eselon III A dan 100 hingga 200 pejabat eselon III B di lingkungan Pemkot Malang, hanya 26 orang yang masuk kelompok talenta 7, 8, dan 9.
Jumlah tersebut dinilai belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan jabatan strategis. Wahyu pun membuka opsi rotasi pejabat eselon II apabila hasil pemetaan belum menghasilkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Kalau memang ada kebutuhan yang belum bisa dipenuhi dari mereka, terpaksa kita lakukan rotasi pada jabatan tertentu. Jadi, ada pergeseran jabatan di eselon II, baru kemudian kita isi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Malang Subkhan menjelaskan, proses Manajemen Talenta diawali dengan penilaian potensi dan kinerja sebagai dasar penyusunan profil atau *profiling* ASN.
Proses tersebut dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan data kepegawaian yang telah dimasukkan Pemkot Malang. Hasilnya kemudian menjadi bahan Komite Manajemen Talenta untuk memetakan posisi masing-masing ASN dalam 9 Box Matrix.
Peserta dalam tahapan ini merupakan pejabat administrator eselon III A, antara lain camat, kepala bagian di sekretariat daerah, sekretaris dinas, sekretaris badan, dan sekretaris Satpol PP.
Persyaratannya meliputi usia maksimal 56 tahun saat pelantikan, telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), serta masuk kelompok Box 7 sampai Box 9.
Subkhan menambahkan, setelah pemetaan selesai, Komite Manajemen Talenta akan menyampaikan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Wali Kota Malang. Dari hasil tersebut, masing-masing jabatan akan mengerucut menjadi tiga kandidat untuk dimintakan rekomendasi kepada BKN sebelum wali kota menetapkan pejabat terpilih.
“Setelah terpetakan dan mengerucut, komite melaporkan kepada PPK. Masing-masing jabatan akan mengerucut tiga orang, kemudian dimintakan rekomendasi ke BKN,” jelasnya.
Menurut Subkhan, mekanisme ini lebih efisien dibandingkan seleksi terbuka karena memungkinkan pemerintah daerah memetakan kualitas ASN secara lebih terukur sekaligus mempercepat pengisian jabatan.
Enam posisi JPT Pratama yang tengah diproses yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.(Djoko W)
