Malangpariwara.com – Bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera kembali membuka persoalan lama, yakni kerusakan lingkungan dan lemahnya mitigasi bencana di Indonesia.
Pakar Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D., menilai banyaknya batang kayu yang terseret arus banjir menjadi tanda kuat.
Pertanda bahwa aktivitas penebangan hutan masih terjadi dan perlu segera ditinjau ulang.
“Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Prof. Sukir di Malang.
Permasalahan Deforestasi
Ia menjelaskan bahwa deforestasi masih menjadi masalah serius, apalagi Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam hal pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, beberapa program pembangunan di masa lalu, mulai dari pembukaan lahan transmigrasi hingga ekspansi perkebunan karet dan sawit.
Kerap kali mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Prof. Sukir kembali mengingat pengalamannya saat menjadi transmigran di Sumatera. Ia melihat langsung pohon-pohon berukuran besar ditebang untuk membuka lahan.
Fenomena serupa, katanya, terjadi di banyak kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan.
“Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” kata Pakar Mitigasi Bencana UB itu
Selain deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut ikut memicu banjir besar kali ini. Ia menjelaskan bahwa periode September hingga Februari memang dikenal sebagai fase cuaca ekstrem tahunan.
“Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun,” katanya.
Pemaksimalan Sistem Informasi Cuaca
Meski begitu, menurutnya dampak bencana bisa diminimalkan jika sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja lebih presisi.
Ia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilainya jauh lebih terstruktur.
“Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya.
Sistem semacam itu, lanjutnya, memungkinkan warga mengantisipasi potensi bahaya lebih akurat.
Ia menekankan perlunya peningkatan peran BMKG dalam penyebaran informasi, sekaligus penguatan kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, dan perguruan tinggi.
Koordinasi antarlembaga dinilai masih lemah sehingga data pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.
Temuan Sinyal MAGDAS
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Sukir juga membeberkan temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar milik UB.
Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.
“Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akademisi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peringatan dini kepada publik.
Tugas tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
“Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.
Setiap gunung api, kata Prof. Sukir, memiliki karakter unik sehingga penelitian khusus diperlukan untuk memahami pola aktivitasnya.
“Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.
Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, dan menyeragamkan peralatan pemantauan bencana di berbagai lembaga.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menekan risiko bencana di masa mendatang. (Djoko W/Yaya)
