Malamgpariwara.com – Universitas Brawijaya (UB) terus memperluas perannya sebagai kampus yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata dunia industri dan perlindungan sosial masyarakat.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara UB dan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Jamuan Lantai 6 Gedung Rektorat UB, Jumat (29/05).
Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari kepesertaan mahasiswa magang, pendidikan jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan pegawai, riset pengembangan Artificial Intelligence (AI), riset aktuaria, hingga kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU).
Kolaborasi ini menjadi langkah besar yang mempertemukan dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan sistem perlindungan tenaga kerja nasional.
Tidak hanya berbicara soal administrasi kerja sama, tetapi juga membuka ruang sinergi jangka panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hingga penguatan literasi jaminan sosial di kalangan generasi muda.
Rektor UB, Prof. Widodo, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk kesinergian antara perguruan tinggi dan industri agar mampu tumbuh bersama menghadapi tantangan zaman.
“Kerja sama ini merupakan kesinergian untuk tumbuh bersama-sama. Kami berharap perguruan tinggi dapat bekerja sama secara langsung dengan industri untuk mengembangkan keilmuan, termasuk menghadirkan riset-riset yang use case-nya langsung dibutuhkan industri, khususnya BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menurut Widodo, selama ini dunia pendidikan sering kali menghasilkan penelitian yang kuat secara akademik, namun belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan lapangan.
Melalui kolaborasi ini, UB ingin memastikan bahwa riset yang dilakukan mahasiswa maupun dosen benar-benar dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan industri dan masyarakat.
Tidak hanya itu, kerja sama tersebut juga membuka peluang yang lebih luas bagi mahasiswa UB untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui program magang, praktik kerja lapangan (PKL), hingga internship di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
Menariknya, mahasiswa yang menjalankan kegiatan di luar kampus nantinya juga akan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal ini dinilai penting karena aktivitas mahasiswa saat ini semakin dinamis dan memiliki risiko tersendiri.
“Kami ingin mahasiswa maupun tenaga kerja di UB mendapatkan coverage perlindungan ketika menjalankan kegiatan di luar kampus. Ini bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Widodo.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran generasi muda terhadap perencanaan masa depan, khususnya terkait perlindungan kerja dan perencanaan finansial.
Menurutnya, mahasiswa perlu mulai memahami pentingnya jaminan sosial sejak dini di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.
“Anak-anak muda harus mulai bisa mem-planning kehidupannya. Planning keuangan dan planning pensiun harus dimulai dari sekarang agar ketika tua nanti tidak menjadi beban sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Saiful Hidayat, menyebut UB sebagai salah satu mitra strategis dalam pengembangan riset dan penguatan literasi perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
Menurutnya, kekuatan UB sebagai kampus riset menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan, terutama di era transformasi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
“Gudang riset dan tempat pilihan untuk pengembangan itu ada di UB. Karena itu, riset yang dilakukan akan sangat sesuai dengan kebutuhan industri dan langsung menjawab kebutuhan operasional kami,” jelas Saiful.
Ia menjabarkan, ruang lingkup riset yang akan dikembangkan bersama meliputi ekonomi makro, ekonomi mikro, aktuaria, teknologi AI, hingga keamanan siber.
Hasil riset tersebut diharapkan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan layanan BPJS Ketenagakerjaan ke depan.
Selain fokus pada pengembangan teknologi dan riset, BPJS Ketenagakerjaan juga ingin memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sejak usia muda.
Saiful mengatakan, perubahan pola kerja dan perkembangan teknologi membuat risiko ketenagakerjaan semakin kompleks. Karena itu, perlindungan sosial tidak lagi hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga mahasiswa yang menjalankan aktivitas lapangan seperti magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Kalau terjadi risiko kecelakaan saat KKN maupun perjalanan pulang-pergi, itu menjadi bagian yang terlindungi. Dengan begitu mahasiswa bisa lebih tenang dalam menjalankan kegiatan,” ujarnya.
Lebih jauh, mahasiswa UB juga diharapkan dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat. Saat menjalankan program KKN, mereka didorong ikut meningkatkan literasi perlindungan ketenagakerjaan kepada warga desa, termasuk kelompok petani dan nelayan yang selama ini belum sepenuhnya memahami pentingnya jaminan sosial kerja.
Menurut Saiful, pembangunan sistem perlindungan sosial yang kuat tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar cakupan perlindungan ketenagakerjaan semakin luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami harus menggabungkan kekuatan yang ada di masing-masing pihak. UB memiliki kekuatan di bidang pendidikan dan riset, sementara BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.(Djoko W)
