Malangpariwara.com – Persoalan pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tiga isu utama yang mengemuka dalam Reses III Anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024–2029 dari Fraksi PKB, Fathol Arifin, Daerah Pemilihan (Dapil) Sukun, yang digelar pada Senin (6/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 konstituen dari berbagai lapisan masyarakat tersebut berlangsung interaktif.
Warga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sekaligus memperoleh penjelasan langsung mengenai program-program pemerintah yang menjadi hak masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Fathol menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif, melainkan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang sesuai fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPRD.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurut Fathol, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme maupun persyaratan memperoleh bantuan pendidikan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa PIP diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta memahami prosedur pengajuan serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi agar bantuan dapat diterima oleh siswa yang benar-benar berhak.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena kurang memahami prosedurnya. Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan anak,” jelasnya.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari akses layanan hingga kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.
Berbagai masukan tersebut, kata Fathol, akan menjadi bahan evaluasi sekaligus diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Di sektor ekonomi, perhatian masyarakat tertuju pada penguatan UMKM.
Sejumlah pelaku usaha berharap adanya kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pemasaran produk agar mampu meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi.
Fathol menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan dibawa ke DPRD Kota Malang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.
“Seluruh masukan dari masyarakat menjadi bahan penting bagi kami dalam menyusun prioritas pembangunan. Reses adalah jembatan komunikasi antara rakyat dan wakilnya agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat,” tegas politisi PKB tersebut.
Melalui pelaksanaan Reses III ini, Fathol berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD Kota Malang terus terjalin dengan baik sehingga berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi dapat memperoleh solusi yang lebih terarah melalui kebijakan daerah.( Djoko W)
